Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
MONITOR, Jakarta – Menyusul kabar akan beredarnya telepon genggam (HP) dengan baterai energi nuklir dari China, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Badan Pengawas Nuklir Nasional (Bapeten) lakukan upaya antisipasi. Bapeten perlu melakukan uji keamanan dan kelayakan penggunaan baterai nuklir tersebut sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
Walau diklaim aman oleh produsennya, Mulyanto menilai penggunaan nuklir pada perangkat kerja sehari-hari sangat berbahaya. Setidaknya ada dua masalah yang perlu menjadi perhatian serius, yakni kemungkinan kebocoran baterai dan pengelolaan limbah baterai yang mengandung nuklir.
“Otoritas pengawas nuklir nasional kita secara independen dan obyektif harus bisa memastikan keamanan produk ini bagi masyarakat Indonesia. Karena pengguna hand phone produk China di Indonesia sangat besar.
Dua hal tersebut sangat krusial untuk dipastikan oleh Bapeten, dalam rangka melindungi masyarakat. Karena pancaran radiasi dari isotop yang digunakan dalam hp tersebut baru meluruh setengahnya setelah 100 tahun. Apalagi penggunaannya menempel di telinga,” terang Mulyanto.
Mulyanto berharap Pemerintah tidak grasa-grusu memberikan izin masuk produk dengan nuklir ini. Ia melihat perlu ada kajian lebih lanjut terkait keamanan dan keselamatan penggunaan hp nuklir ini. Pemerintah jangan hanya melihat dari aspek bisnis tapi juga harus melihat dari aspek kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan secara umum.
“Pemerintah jangan main-main dengan nuklir. Sedikit saja ada kebocoran, risikonya tinggi,” ujar Mulyanto.
MONITOR, Jakarta - Industri manufaktur nasional terus menunjukkan ketahanannya di tengah dinamika ekonomi global maupun…
MONITOR, Depok - Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus 110 warga…
MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) menggelar seminar Wakaf Preneur yang…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengungkap perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang…
MONITOR, Jakarta - Di tengah kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis yang cukup menantang, PT Jasa…