PERTANIAN

Penyuluh Menjadi Ujung Tombak Pertanian, Mentan Amran Naikkan Biaya Operasional Penyuluh

MONITOR, Lampung – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Biaya Operasional Penyuluh atau BOP penyuluh akan dinaikan dengan menggunakan anggaran yang disisir dari berbagai kegiatan di Kementerian Pertanian. Kenaikan ini menurut Mentan penting dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi padi dan jagung sebagai kekuatan masa depan bangsa.

“Saya katakan andaikan gaji dan honor saya cukup untuk PPL maka akan ku serahkan semuanya. Akhirnya setelah dikumpulkan masuklah Rp 250 miliar untuk satu tahun,” ujar Mentan yang disambut riuh gembira para PPL se-Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI Lampung, Rabu, 20 Desember 2023.

Meski demikian, Mentan mengatakan uang sebanyak itu tidak akan cukup untuk BOP penyuluh di seluruh Indonesia. Namun setidaknya, kata Mentan, kenaikan ini adalah yang pertama sejak 8 tahun lalu. Dia ingin jerih payah PPL dihargai layaknya seorang pahlawan.

“Pidato pertama saya di Kalimantan kemudian ke Jawa Tengah kemudian ke Sumsel suaranya lesu semua. Selama satu minggu aku cek jantungnya, nadinya ternyata BOP-nya kecil selama 8 tahun. Karena itu aku naikan,” katanya.

Bagi Mentan, PPL adalah ujung tombaknya bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia dari masa ke masa. PPL juga adalah pelaku utama dalam capaian swasembada sepanjang sejarah.

“Aku ini mantan PPL, aku tahu denyut nadi PPL seluruh Indonesia, aku tahu perasaan mereka, aku tahu kebutuhan mereka dan aku tahu perjuangan mereka untuk mengantar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” katanya.

Mentan mengingatkan saat ini merupakan masa tersulit karena hampir semua negara menutup akses pangan bagi kebutuhan negara luar. Sebagai contoh, dia menyebut ada puluhan negara yang hampir mengalmi kelaparan.

Karena itu, Mentan ingin semua persoalan pangan dapat dibenahi satu persatu melalui kolaborasi semua pihak. Termasuk persolan pupuk dan juga pengambilannya yang sebelumnya dianggap rumit karena harus menggunakan kartu tani.

“Kami ingin menyelesaikan persoalan pupuk dengan memutus kerumitan. Hari ini petani dapat mengambilnya hanya dengan menggunakan KTP,” jelasnya.

Recent Posts

Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…

1 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

2 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

3 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

3 jam yang lalu

Kukuhkan Pengurus ASPEKSINDO, Menteri KP ingatkan Daerah Harus Naik Kelas ke Hilirisasi Perikanan

MONITOR, Jakarta - Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan pada…

13 jam yang lalu

Kemen PPPA Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, Libatkan 16 Mahasiswa

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras dugaan kasus pelecehan…

17 jam yang lalu