MONITOR, Jakarta – Tidak lama setelah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman Sohibul Iman mengkritik ‘gemoy’, justru beredar poster iklan kampanye PKS memakai figur anak gemoy.
Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz sidik menyebut PKS plin-plan.
“Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
Dalam poster iklan kampanye PKS itu, anak gemoy terlihat tengah mengendarai motor, menggunakan helm dan jaket orange bertuliskan angka 8 dan logo PKS
Sementara di kanan-kirinya, anak gemoy tersebut tengah membawa kantong belanjaan berisi bahan pangan. Sedangkan di plat nomor bertuliskan PKS Menang: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Muda.
Sebagai mantan kader PKS, Mahfuz mengetahui betul kalau PKS sering mengeluarkan janji-janji bombastis yang hampa. Dimana sejak awal sudah mengetahui, bahwa janji tersebut tidak dapat diperjuangkan dari awal, tapi tetap dijanjikan.
“Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,” katanya.
Menurut Mahfuz, masalah SIM dan STNK itu, memang tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang, karena merupakan kewenangan dengan pemerintah daerah.
Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda).
Tetapi faktanya, hal itu tidak terbukti, hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja.
“Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkieflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,” katanya.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, lanjut Mahfuz, dimana gubernurnya yang merupakan kader PKS justru menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tertinggi daerah.
“Jangankan membebaskan pajak bermotor, faktanya Zulkieflimansyah selama menjadi Gubernur NTB tiap tahun justru menaikkan pajak motor,” katanya.
Jika PKS serius terhadap janji memperjuangkan SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Pemilu 2019 lalu, bisa dijalankan oleh kadernya yang menjadi kepala daerah.
“Sekali kebijakan Samsat adalah kebijakan gubernur, bukan kebijakan pusat. Harusnya program kampanye PKS bisa dilaksanakan di daerah yang kadernya menjadi kepala daerah. Bukan malah sebaliknya, gubernur justru tiap tahun menaikkan pajak motor,” ungkapnya.
Artinya, untuk merealisasikan janji-janji bombastis PKS yang hampa itu, kata Mahfuz, tidak perlu menunggu berkuasa di tingkat pusat terlebih dahulu, misalkan menjadi partai mayoritas di DPR atau menjadi Presiden.
“Tapi PKS bisa menjalankan program kampanyenya di daerah daerah yang PKS menjadi kepala daerah. Itu dengan catatan kalau PKS tidak plin-plan,” tegas Mahfuz.
Sekjen Partai Gelora ini juga menyindir soal perbedaan sikap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang didukung PKS dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.
“Capresnya menolak IKN dan ingin tetap Ibukota tetap di Jakarta, sementara Sekjen PKS mendukung pemindahan IKN. Jadi yang bener ini yang mana, apakah yang disampaikan capresnya atau partai pendukung capresnya,” pungkas Mahfuz.
