Jangan Tarik Para Tokoh Bangsa dalam Konflik Pemilu 2024

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta agar para tokoh bangsa juga politik senior, tidak perlu ditarik ke dalam konflik Pemilu 2024. 

Para tokoh bangsa maupun politik senior, seharusnya menjadi pendingin suasana dalam pesta demokrasi di tanah air.

“Ini yang saya cemaskan. Harusnya mereka adalah cadangan bagi persatuan nasional, dan dalam posisi penjaga irama permainan agar tetap dingin,” kata Fahri Rabu (29/11/2023).

Juru bicara (jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menilai para presiden dan wakil presiden (wapres), harus menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan.

Karena sesungguhnya, saling tuduh menuduh di kalangan elit dengan ‘cap’ dan ‘stempel’ yang berasal dari perdebatan masa lalu tentang rezim rezim lama, menggambarkan bahwa perdebatan politik di tanah air ini memang belum memasuki substansi. 

“Iya masih berputar-putar di wilayah Simbolik. Tentu ini sangat perlu untuk disesalkan, tetapi semuanya memang menggambarkan kualitas dari demokrasi Indonesia yang sangat didominasi oleh para pimpinan partai politik yang tidak kunjung masuk ke dalam isu-isu yang penting bagi masa depan generasi mendatang. Padahal, kita memerlukan sebuah bangsa yang bersatu dan terus maju, apalagi menjelang 100 tahun Indonesia merdeka,” imbuh Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, sesungguhnya bahwa kesulitan bangsa untuk keluar dari pesan-pesan ‘simbolik’ tentang masa lalu dan keterjebakan dalam politik aliran dan ideologi di satu, sisi dapat dianggap sebagai penegasan tentang kentalnya polarisasi politik yang tadinya ingin ditinggalkan.

“Tapi di sisi yang lain, juga menggambarkan betapa sulitnya merumuskan satu narasi kebangsaan yang dapat meninggalkan kita dari jeratan dan jebakan politik masa lalu yang tidak baik untuk diteruskan,” sebutnya lagi.

Di sisi lain, Fahri menyebut alasan Partai Gelora mengusulkan agar Prabowo jika kelak terpilih sebagai presiden agar membangun kantor khusus bagi presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat.

“Saya tidak bicara tentang beliau saja, tetapi tentang semua mantan presiden dan wakil presiden. Mereka harus kita jaga sebagai simbol dari persatuan kita. Selain itu, presiden dan wakil presiden harus terus terlibat dalam proses rekonsiliasi nasional,” demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu.