PARLEMEN

Ikhtiar Dongkrak Kesejahteraan Rakyat Banten, DPR Perjuangkan Reforma Agraria di Banten Selatan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana meminta penjelasan Dirut PTPN VIII dan Dirut Perhutani terkait pelaksanaan reforma agraria di wilayah Banten. Menurutnya tanah-tanah yang dikuasai kedua BUMN tersebut khususnya di daerah Pandegelang dan Lebak jika dibagikan akan mendongkrak kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

“Apakah tanah-tanah yang ada di Banten, yang banyak, yang tidak sedang diusahakan, dikerjakan. Ada rencana untuk dibagi kepada rakyat petani,” tanya Ananta kepada Dirut PTPN VIII Didik Prasetyo, dan Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).

Ananta menjelaskan, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di kedua daerah tersebut mestilah segera dicarikan solusinya, mengingat tingkat kemiskinannya sudah mencapai sekitar sembilan hingga sepuluh persen di atas nasional.

Masalah lainnya, Ananta menyampaikan mengenai hutan sawit yang ada di wilayah Picung, Pandeglang banyak yang sudah rusak. Mestinya kata dia, PTPN tidak saja  memikirkan untuk memanfaatkan lahan, tetapi juga harus memikirkan lingkungan.

“Bahkan di sekitar Picung yang masyarakatnya rata-rata belum sejahtera. Ketika rakyat itu memunguti sisa-sisa panen kelapa sawit maupun menggembalakan ternak, oleh PTPN VIII sering dilaporkan ke polisi. Ini menjadi isu dan protes lainnya di sana,” ungkap Politisi PDI-Perjuangan ini.

Terakhir Ananta menanyakan soal tanah Perhutani di Kebun Salak atau Rangkasbitung, Lebak, ada sekitar 1200 hektar yang HGUnya habis. Yang awalnya ditanami karet sekarang ditanami kelapa sawit. “Kenapa itu dibiarkan saja. Apakah ini dalam rangka menghindar untuk membayar royalti maupun kontribusi,” ujar Legislator Dapil Banten III ini.

Sedangkan lanjut Ananta, di tempat itu juga kalau dilihat tata ruangnya peruntukannya untuk rumah sakit, PDAM  dan sebagainya. “Sehingga kalau itu tidak digunakan lagi. Harusnya diserahkan ke pemerintah daerah saja untuk dibangun rumah sakit dan lainnya. Dan persoalan-persoalan yang saya sampaikan itu merupakan bentuk ikhtiar saya agar rakyat Banten lebih sejahtera lagi,” imbuhnya.

Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI itu, Dirut PTPN VIII Didik Prasetyo, dan Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro berjanji akan menjawab beberapa persoalan yang ditanyakan Ananta Wahana secara tertulis.

Recent Posts

Menag Terima Donasi Rp500 Juta dari Jemaah Istiqlal untuk Korban Banjir Sumatra

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, secara simbolis menerima donasi kemanusiaan dari jemaah Masjid…

1 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Pastikan Kesiapan Layanan Operasional Ruas Tol Destinasi Wisata Selama Libur Nataru 2025/2026

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono memastikan kesiapan…

4 jam yang lalu

GKB-NU Apresiasi Konsultasi Ulama di Lirboyo, Dorong Muktamar Netral dan Transisi Damai NU

MONITOR, Jakarta - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menyampaikan apresiasi atas hasil konsultasi antara…

5 jam yang lalu

Persiapan Haji 2026, Gus Irfan Tekankan Pelayanan Humanis

MONITOR, Jakarta - Siang itu, suasana Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah DKI Jakarta tampak…

6 jam yang lalu

Tinjau Kesiapan Destinasi Wisata, Wamenpar Tegaskan Banten Harus Bebas Pungli

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati, yang akrab disapa Ni…

9 jam yang lalu

DPR Apresiasi 2,6 Juta Tiket KA Terjual di Libur Nataru, Minta Fasilitas Ditingkatkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengapresiasi capaian penjualan tiket Kereta Api…

10 jam yang lalu