PERTANIAN

Mentan Amran Minta KPK Berkantor Lagi di Kementan

MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal jalanya pembangunan pertanian. Salah satu yang harus dilakukan adalah menempatkan beberapa pegawai KPK agar berkantor di Kementan, seperti yang dilakukan saat menjabat Mentan periode 2014-2019 guna memperkuat integritas dan pencegahan KKN.

“Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalanya pembangunan pertanian,” ujar Amran usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan di Gedung PIA Kanpus Kementan, Kamis, 26 Oktober 2023.

Amran mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia. Dia ingin, Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

“Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan,” katanya.

Sebelumnya Mentan memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, Amran meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

“Yang pertama kita sudah melakukan konsolidasi untuk membuat pertanian bergerak cepat dan bekerja maksimal. Kemudian programnya kita fokus pada komoditas beras dan jagung. Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada,” katanya.

Mentan mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Dia ingin, swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi jagung dan komoditas strategis lainya.

“Hari ini kita letakan pondasinya agar tahun-tahun mendatang 3 potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja Menteri berikutnya,” jelasnya.

Recent Posts

Warning DPR Soal Kerja Sama Penyadapan Kejagung-Operator Dinilai Penting untuk Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - DPR memberi peringatan agar kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan sejumlah…

29 menit yang lalu

380 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Pada H+1 s.d H+2 Libur Tahun Baru Islam 1447H, Jasa Marga: Total 1,3 Juta Kendaraan Terlayani Optimal

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan sebanyak 380.721 kendaraan kembali…

56 menit yang lalu

HUT ke-79 Polri, DPR Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sejumlah catatan terhadap…

1 jam yang lalu

Tol Regional Nusantara Layani 692.037 Kendaraan selama Libur Panjang Tahun Baru Islam 1447 H

MONITOR, Jakarta - Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mendata peningkatan volume lalu lintas…

2 jam yang lalu

Soft Launching Buku ‘Polri untuk Masyarakat, Transformasi Polri Menuju Indonesia Emas 2045’ Mewarnai HUT Bhayangkara ke 79

MONITOR, Jakarta - Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro melakukan soft launching buku 'Polri…

2 jam yang lalu

Kemenperin Dukung IKM Lewat Edukasi Slow Fashion

MONITOR, Jakarta - Kesadaran akan dampak lingkungan dari tren fast fashion telah melahirkan tuntutan baru…

3 jam yang lalu