MONITOR, Jakarta – Ubi kayu atau singkong merupakan salah satu komoditas tanaman pangan lokal yang juga merupakan sumber pangan alternatif selain padi dan jagung. Hal tersebut terungkap dalam Bimtek Propaktani Episode 1033 berjudul “Setahun Tanpa Pupuk Subsidi, Singkong Pelu Dukungan Optimal” (Kamis/26-10-2023).
Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Arifin Lambaga menyampaikan perhatiannya terhadap kondisi petani singkong di Indonesia. “Kami dari MSI terus memperjuangkan agar singkong dijadikan komoditas strategis sehingga dapat memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah seperti dialokasikan pupuk subsidi untuk petani-petani singkong kita”, ungkap Arifin.
“Singkong dapat dijadikan sebagai karbohidrat lokal alternatif selain beras. Singkong dapat hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim dimana tanaman sumber karbohidrat lainnya sulit tumbuh (lahan terdegradasi, gambut, lahan bekas tambang). Saat ini luas lahan singkong adalah sekitar 600 ribu hektar lebih dan berpotensi dapat ditambahkan sekitar 400 ribu hektar lagi dari lahan-lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Singkong juga tidak membutuhkan investasi awal yang besar seperti membuat sistem irigasi. Singkong juga turunannya luar biasa banyak antara lain mocaf, tapioca, gaplek etanol, gula cair dan sebagainya. Singkong juga sangat efisien dalam memanfaatkan unsur hara dalam tanah disbanding komoditas tanaman pangan lainnya seperti padi”, pungkas Arifin.
Robert Asnawi yang merupakan Sekretaris MSI Lampung mengupas lebih dalam mengenai kondisi budidaya singkong di Indonesia. “Beberapa masalah yang terjadi pada budidaya ubi kayu/singkong di Indonesia antara lain produktivitas yang masih rendah sekitar 25-26 ton/Ha sehingga perlu dilakukan penerapan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan petani yang rendah, adanya dampak perubahan iklim (hasil tidak optimal), serta adanya masalah ketersediaan pupuk yang masih kurang”, ujar Robert.
Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Utama PUSRI menyampaikan kebijakan mengenai penggunaan pupuk bersubsidi. “Sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pupuk bersubsidi terdapat tiga poin utama yaitu pupuk bersubsidi hanya terdiriri dari Urea dan NPK, hanya untuk komoditas prioritas, dan mengikuti mekanisme penetapan lokasi (ketersediaan anggaran, luas lahan spasial 9 komoditas dan database petani di SIMLUHTAN). Kami juga memiliki produk pupuk NPK untuk singkong yang kami usulkan untuk menjadi pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah”, sebut Tri Wahyudi.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mendorong dilakukannya diversifikasi pangan salah satunya mengoptimalkan budidaya singkong sebagai sumber pangan alternatif. “Singkong merupakan sumber pangan yang potensinya belum dimanfaatkan secara optimal. Kami Komisi IV selalu mendorong melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian untuk diversifikasi atau penganekaragaman pangan sesuai amanah Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dukungan akses sarana dan prasarana bagi petani-petani singkong”, tegas Sudin.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi turut berpesan untuk fokus pada peningkatan produksi pangan salah satunya pada komoditas singkong. “Kita harus fokus pada cara meningkatkan produkvitas dari singkong. Bagaimana supaya produksi singkong, bibit, pemupukan, olah tanah, penanganan paska panen, dan hilirisasi dapat berjalan dengan baik Hal ini sesuai kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memberi petunjuk untuk mengejar peningkatan produksi pangan padi, jagung dan lainnya termasuk singkong, harus fokus. Untuk itu berbagai jurus peningkatan luas tanam dan produktivtas. Semua mesti bergerak cepat dan produksi harus ditingkatkan” ujarnya.
Sebagai informasi data Kementan bahwa luas panen singkong tahun 2023 diperkirakan 611 ribu hektar dengan produksi 18,28 juta.
