HANKAM

IPW Ingatkan Polri Potensi Gangguan Keamanan pada Pilpres 2024

MONITOR, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyakini isu agama tidak laku di Pemilu 2024 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) hanya terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.

Oleh sebab itu kata Sugeng, isu politisasi agama tidak perlu dikhwatirkan di ajang Pilpres 2024.

“Pandangan IPW, di pemilu nasional, pilpres dan pileg, unsur (politisasi) agama tidak laku,” ujar Sugeng pada sesi diskusi Jakarta Journalist Center (JJC) bertema ‘Menyoal Pemilu 2024 yang Damai dan Aman’ yang digelar daring, Jakarta, Selasa (24/10).

Untuk saat ini, lanjut Sugeng hal yang harus dikhawatirkan Polri di Pemilu 2024 adalah terjadinya potensi gangguan keamanan. Penyebabnya, kemungkinan kenaikan harga bahan pangan akibat dampak kemarau berkepanjangan.

Hal tersebut dinilai bisa mengganggu perekonomian masyarakat, sehingga terjadi politik uang atau serangan fajar dari para kontestan pemilu.

“Jadi, yang harus dicermati kondisi ekonomi. Misalnya, kesulitan sembako. Kalau ada ketidakadaan beras di republik ini, bisa menjadi kerawanan sosial,” ujarnya.

Sugeng lebih lanjut mengatakan isu ekonomi telah menjadi perhatian Polri saat ini.

Polri telah melakukan mitigasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang atau selama Pemilu 2024.

Recent Posts

PT BSIS Tandatangani PPJT Ruas Bogor-Serpong, Dukung Konektivitas Kawasan Permukiman Bogor dan Kawasan Komersial Tangerang

MONITOR, Jakarta - PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)…

3 jam yang lalu

Terobosan Jitu! Kemendikdasmen Gelar TKA SMA agar Siswa Makin Kuasai Skill Akademik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA)…

8 jam yang lalu

UU BUMN Baru Larang Rangkap Jabatan, Legislator Sebut Perkuat Komitmen

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19…

8 jam yang lalu

Kemenhaj RI Inisiasi Kolaborasi dengan KPK, Perkuat Integritas Penyelenggaraan Haji

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) melakukan audiensi dengan Komisi…

11 jam yang lalu

Puan Dianggap Tunjukkan Kerendahan Hati Saat Ingatkan DPR

MONITOR, Jakarta - Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna khusus yang mengingatkan…

12 jam yang lalu

Kiai NU Tak Terima Kasus Kuota Haji Diframing Keterlaluan

MONITOR, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak, Jakarta Selatan, KH Muhyidin Ishak menanggapi…

13 jam yang lalu