HANKAM

IPW Ingatkan Polri Potensi Gangguan Keamanan pada Pilpres 2024

MONITOR, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyakini isu agama tidak laku di Pemilu 2024 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) hanya terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.

Oleh sebab itu kata Sugeng, isu politisasi agama tidak perlu dikhwatirkan di ajang Pilpres 2024.

“Pandangan IPW, di pemilu nasional, pilpres dan pileg, unsur (politisasi) agama tidak laku,” ujar Sugeng pada sesi diskusi Jakarta Journalist Center (JJC) bertema ‘Menyoal Pemilu 2024 yang Damai dan Aman’ yang digelar daring, Jakarta, Selasa (24/10).

Untuk saat ini, lanjut Sugeng hal yang harus dikhawatirkan Polri di Pemilu 2024 adalah terjadinya potensi gangguan keamanan. Penyebabnya, kemungkinan kenaikan harga bahan pangan akibat dampak kemarau berkepanjangan.

Hal tersebut dinilai bisa mengganggu perekonomian masyarakat, sehingga terjadi politik uang atau serangan fajar dari para kontestan pemilu.

“Jadi, yang harus dicermati kondisi ekonomi. Misalnya, kesulitan sembako. Kalau ada ketidakadaan beras di republik ini, bisa menjadi kerawanan sosial,” ujarnya.

Sugeng lebih lanjut mengatakan isu ekonomi telah menjadi perhatian Polri saat ini.

Polri telah melakukan mitigasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang atau selama Pemilu 2024.

Recent Posts

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

3 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

6 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

6 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

10 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

11 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

12 jam yang lalu