HEADLINE

Konflik Makin Memanas, Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina

MONITOR, Jakarta – Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya bisa berperan lebih banyak dalam upaya mendamaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia bersama negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Islam lain harusnya dapat membangun solidaritas internasional yang dapat memaksa Israel menghentikan agresi militer di Palestina.

Pengamat politik luar negeri Center for Indonesian Reform (CIR) Hidayaturrahman, menilai peran Pemerintah Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina belum optimal. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh Pemerintah terkesan sebatas diplomasi basa-basi yang tidak menghasilkan keputusan politik global yang efektif dalam mendamaikan konflik yang ada.

Karena itu Hidayat usul Pemerintah membentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina. Komisi ini yang nantinya bekerja secara khusus menghimpun semua potensi negara untuk membantu terciptanya perdamaian di Palestina.

“Aksi solidaritas masyarakat Indonesia pada penderitaan rakyat Palestina kali ini harusnya dapat diarahkan untuk mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Perjuangan Kemerdekaan Palestina. Komisi ini bertugas membangun solidaritas masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan.

Pembentukan komisi ini merupakan aksi lanjutan dari terbentuknya berbagai aliansi solidaritas oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dengan komisi ini maka gerakan yang mulanya hanya sebagai aksi moral masyarakat berubah menjadi agenda politik negara,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan masyarakat harus bisa mendorong Pemerintah Indonesia lebih aktif membantu kemerdekaan rakyat Palestina, bukan sekedar formalitas atau lip service semata. Karena membebaskan Palestina dari penjajahan Israel butuh keputusan politik dari negara-negara dunia. Tidak cukup hanya dari aksi-aksi massa di berbagai negara.

“Rakyat Indonesia punya utang sejarah pada rakyat Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya segala upaya dilakukan agar utang sejarah tersebut dapat dibayar lunas atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

Aksi solidaritas pada rakyat Palestina dengan beragam aksi itu sangat penting. Tapi mendorong Pemerintah agar mau mengambil sikap politik juga tak kalah penting. Apalah arti ribuan aksi yg diadakan bila Pemerintah tidak berbuat apa-apa,” tandas Hidayat.

Kontak: Subhan 0812 8923 4250

Recent Posts

Spring Fair 2026 Inggris, UMKM Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp10,76 Miliar

MONITOR, Birmingham - Sebanyak sembilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia yang mayoritas digawangi…

22 menit yang lalu

Kemenag Gelar Takjil Pesantren, Bahas Proyeksi Santri Masa Depan

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pesantren Kementerian Agama menggelar kegiatan Takjil Pesantren yang dirangkai dengan Talkshow…

6 jam yang lalu

Menag Dorong Kader PMII Ambil Peluang Beasiswa Luar Negeri

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia…

7 jam yang lalu

Kasum TNI dan Menteri PU Tinjau Sabodam dan Huntara di Tapanuli Tengah

MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua…

9 jam yang lalu

Prof. Rokhmin: Integrasi Ayat Qauliyah dan Kauniyah jadi Fondasi Strategis Pembangunan Agro-Maritim

MONITOR, Bogor - Pembangunan sektor agro-maritim Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Qur’ani yang terintegrasi antara…

10 jam yang lalu

Kemenag dan TNI AD Perkuat Ketahanan Sosial Keagamaan melalui STARLING Ramadan

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali menggelar Program Salat Tarawih…

11 jam yang lalu