HEADLINE

Konflik Makin Memanas, Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina

MONITOR, Jakarta – Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya bisa berperan lebih banyak dalam upaya mendamaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia bersama negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Islam lain harusnya dapat membangun solidaritas internasional yang dapat memaksa Israel menghentikan agresi militer di Palestina.

Pengamat politik luar negeri Center for Indonesian Reform (CIR) Hidayaturrahman, menilai peran Pemerintah Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina belum optimal. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh Pemerintah terkesan sebatas diplomasi basa-basi yang tidak menghasilkan keputusan politik global yang efektif dalam mendamaikan konflik yang ada.

Karena itu Hidayat usul Pemerintah membentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina. Komisi ini yang nantinya bekerja secara khusus menghimpun semua potensi negara untuk membantu terciptanya perdamaian di Palestina.

“Aksi solidaritas masyarakat Indonesia pada penderitaan rakyat Palestina kali ini harusnya dapat diarahkan untuk mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Perjuangan Kemerdekaan Palestina. Komisi ini bertugas membangun solidaritas masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan.

Pembentukan komisi ini merupakan aksi lanjutan dari terbentuknya berbagai aliansi solidaritas oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dengan komisi ini maka gerakan yang mulanya hanya sebagai aksi moral masyarakat berubah menjadi agenda politik negara,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan masyarakat harus bisa mendorong Pemerintah Indonesia lebih aktif membantu kemerdekaan rakyat Palestina, bukan sekedar formalitas atau lip service semata. Karena membebaskan Palestina dari penjajahan Israel butuh keputusan politik dari negara-negara dunia. Tidak cukup hanya dari aksi-aksi massa di berbagai negara.

“Rakyat Indonesia punya utang sejarah pada rakyat Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya segala upaya dilakukan agar utang sejarah tersebut dapat dibayar lunas atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

Aksi solidaritas pada rakyat Palestina dengan beragam aksi itu sangat penting. Tapi mendorong Pemerintah agar mau mengambil sikap politik juga tak kalah penting. Apalah arti ribuan aksi yg diadakan bila Pemerintah tidak berbuat apa-apa,” tandas Hidayat.

Kontak: Subhan 0812 8923 4250

Recent Posts

DPR Desak KPK Usut Tuntas Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, merespons tegas penetapan mantan…

3 jam yang lalu

Jelang Ramadan, Kemenag Percepat Pemulihan Layanan Keagamaan di Aceh

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama mengawal pemulihan layanan…

6 jam yang lalu

Menteri UMKM: Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sehatnya Ekosistem Digital

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi…

7 jam yang lalu

Defisit APBN 2025 Capai 2,92 Persen, Puan: Pelaksanaan 2026 Harus Lebih Disiplin

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap…

9 jam yang lalu

Menag Usul Tambah Kuota Beasiswa Kemenag di Rapat Dewan Penyantun LPDP

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama menyampaikan tiga usulan dalam Rapat Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana…

10 jam yang lalu

Nyaris Sempurna, Layanan Kementerian Pertanian Kembali Dipuji KemenPAN RB

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian kembali menorehkan capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Penilaian…

12 jam yang lalu