PARLEMEN

Komisi IV Sudah Ingatkan Jauh-Jauh Hari Soal Potensi Karhutla, Daniel Johan: Saya Kecewa!

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, Karhutla di Indonesia yang kian parah telah membuat Malaysia mengirimkan surat protes karena negeri Jiran tersebut ikut terdampak kabut asap.

Ia pun mengungkapkan kekecewaannya atas gerak lamban Pemerintah dalam mengatasi karhutla, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, tegasnya, DPR RI melalui Komisi IV telah mewanti-wanti sejak jauh hari.

“Kami di Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti KLHK jauh-jauh hari, begitu ada prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi kemarau panjang dan kering (El Nino). Sudah kami ingatkan KLHK untuk melakukan antisipasi sejak dini serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Daniel Johan dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Karhutla di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat karhutla hingga 30 Oktober 2023.

Kabut asap karhutla menghantui juga daerah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabut asap dampak Karhutla pun mulai masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur kembali melakukan kebijakan terkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasan yang terdampak cukup parah, pembelajaran diperkenankan dilakukan dengan sistem daring.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jambi dan Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi udara di wilayah ini tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar tingkat SMA/SMK sederajat tidak digelar tatap muka alias online. Kabut asap yang tebal pun sampai mengganggu jarak pandang, termasuk bagi penerbangan seperti yang terjadi di Bandara Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemprov Kalteng sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla.

Tambahnya, Daniel mengingatkan, peristiwa karhutla tidak mudah dikendalikan jika sudah terjadi. Terlebih melihat topografi hutan di Indonesia yang memiliki medan sangat sulit. “Seharusnya Pemerintah bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga bisa lebih baik dalam menghadapi situasi El Nino,” ucap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

Politisi Fraksi PKB itu pun mendorong KLHK dan BNPB untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak serta melibatkan semua potensi yang ada. Mulai dari lembaga pemerintahan, pengusaha pengguna jasa hutan serta masyarakat untuk bekerja bersama-bersama mengendalikan karhutla.

“Untuk mengendalikan kejadian Karhutla di beberapa tempat saat ini, Pemerintah harus menggerakan semua potensi yang ada termasuk masyarakat. Kemudian mitigasi dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah kejadian di tempat lain,” ujar Daniel.

Recent Posts

Puan Pimpin Paripurna DPR, Bahas LHP LKPP 2025 Hingga Persetujuan Naturalisasi 2 Pesepakbola

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-22…

2 jam yang lalu

Menaker dan Seskab Teddy Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Naik Jadi 150 Ribu

MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan…

8 jam yang lalu

Muqaddimah Ibn Khaldun: Ketika Sejarah Tidak Lagi Sekadar Cerita Masa Lalu

Oleh: Adriansyah(Ketua Umum Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta) Di tengah banyaknya buku sejarah yang berisi…

9 jam yang lalu

Wamenhaj Kembali Salurkan Bantuan bagi Jemaah Haji yang terlilit utang

MONITOR, Aceh - Kepulangan dari Tanah Suci menjadi momen yang semakin bermakna bagi sejumlah jemaah haji…

9 jam yang lalu

DPR Perkuat Digitalisasi Pertanian Lewat Revisi UU Pangan Demi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkap saat ini DPR bersama Pemerintah…

1 hari yang lalu

Lima Peserta SPPI Meninggal Saat Latsarmil, PBHI Desak Presiden Hentikan Program dan Bentuk Tim Investigasi Independen

MONITOR, Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak Presiden menghentikan…

1 hari yang lalu