Pemkab Bekasi Ajak Swasta-Organisasi Kemasyarakatan Bantu Warga Terdampak Kekeringan

MONITOR, Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengajak kalangan dunia usaha, komunitas dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dani juga menginstruksikan seluruh camat untuk terus berupaya menggalang dana dari internal kecamatan maupun perusahaan guna membantu warga terdampak kekeringan.

“Tidak hanya swasta, termasuk komunitas, organisasi kemasyarakatan, mari kita ajak bersama untuk bisa memberikan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan air bersih,” katanya, usai Apel Korpri di Bekasi, dikutip Selasa (19/09/2023).

Dani Ramdan menyebutkan, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Barat yang menerapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Dua daerah lainnya yakni Kabupaten Karawang dan Kabupaten Garut.

“Selain tiga daerah tersebut, ada 9 daerah di Jawa Barat yang menerapkan status Siaga Darurat, 9 lainnya terdampak tapi tidak menyatakan status,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan yang juga sebagai Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat.

Dani mengatakan, Pemkab Bekasi terus melakukan penanganan serius untuk mengatasi dampak bencana kekeringan di 44 desa yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Cibarusah, Bojongmangu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Sukawangi, Babelan, Tarumajaya, Pebayuran dan Muaragembong.

Penanganan dilakukan dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat terdampak dan mengatasi kekeringan lahan pertanian.

Untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Dani, Pemkab Bekasi, tidak hanya mengandalkan BPBD, tapi mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Bantuan dalam bentuk air minum kemasan, air bersih, tangki-tangki air, dan peralatan pendukungnya seperti tandon atau toren ini dibutuhkan masyarakat termasuk jerigen-jerigen,” sambungnya.

Mengenai penanganan wilayah pertanian, telah dilakukan normalisasi di sungai terdekat yang terdampak kekeringan, pembersihan saluran sekunder dan tersier, pintu-pintu air, dan juga pompanisasi.

“Kalau dikaitkan dengan kebutuhan masih ada daerah yang belum tersentuh, baik karena alat kita terbatas, atau karena sumber airnya sudah sangat sulit di daerah tersebut yang mengakibatkan lahan pesawahan tidak bisa ditanami,” ungkapnya.

Menyikapi kemarau yang diprediksi BMKG akan terjadi hingga Oktober mendatang, Pemkab Bekasi sudah melakukan upaya jangka panjang dengan dengan mendorong PDAM memasang lebih dari 2 ribu sambungan langganan secara gratis untuk masyarakat miskin yang setiap tahun wilayahnya rutin mengalami kekeringan.

“Sudah kita instruksikan mudah-mudahan bisa segera dikerjakan oleh PDAM. Ada 3 unit pengolah air di Babelan Cabangbungin Tarumajaya berhenti beroperasi karena Kali Bekasi debit airnya sudah sangat menurun,” tuturnya.

Selain itu, Pemkab Bekasi berkoordinasi dengan BBWS Citarum dan Perum Jasa Tirta II untuk penambahan debit air bagi kebutuhan pertanian.