POLITIK

Pilpres 2024, Analis Sebut di atas Kertas Koalisi Prabowo Paling Kuat

MONITOR, Jakarta – Poros pendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga saat ini, di atas kertas paling kuat menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2024. KIM mendapatkan dukungan empat partai politik berjumlah 261 kursi di DPR atau 45,39%.

“Bergabungnya Partai Demokrat menggantikan posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahad malam, sedikit menurunkan kekuatan koalisi pendukung Prabowo. Namun komposisi koalisi ini tetap lebih unggul daripada koalisi pendukung Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, dalam keterangannya kepada MONITOR di Jakarta, Minggu (17/09/2023) malam.

Menurut Selamat Ginting, Demokrat memiliki 54 kursi (9,39%), sedangkan PKB memiliki 58 kursi (10,09%) di DPR. Sebelumnya PKB bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo. Sebaliknya Demokrat sebelumnya berada dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan.

Sehingga, lanjut Ginting, terjadi penurunan empat kursi di DPR dalam KIM. KIM didukung empat partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat. Selain itu juga ada Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

Sedangkan Koalisi Perubahan yang mengusung capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki 167 kursi di DPR (29,05%). Mereka didukung Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PKB. Sementara koalisi pendukung Ganjar Pranowo terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 147 kursi (25,56%).

Prabowo dan SBY

Selamat Ginting mengemukakan, bergabungnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo, tidak bisa dilepaskan dari hubungan pertemanan antara Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejak sama-sama menjadi taruna AKABRI Darat (Akmil) pada 1970.

“Seperti reuni Akmil dan mendapatkan dukungan dari seniornya, Wiranto dan Agum Gumelar pada saat bergabungnya secara resmi Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo,” ujar Ginting.

Menurutnya, Letjen (Purn) Prabowo dan Jenderal (Purn) SBY sama-sama masuk Akmil pada 1970. Namun SBY lulus pada 1973, sedangkan Prabowo lulus pada 1974. Sementara seniornya, Jenderal (Purn) Wiranto dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar, lulusan Akmil 1968.

“Saat HUT Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI) beberapa waktu lalu, sudah terlihat komunikasi politik yang dibangun SBY dengan Prabowo dan disaksikan Wiranto, Agum, serta Hendropriyono. Itu sudah tanda-tanda Demokrat condong mendukung Prabowo dan ternyata benar,” kata Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Namun hingga kini, lanjut Ginting, KIM belum memutuskan siapa yang akan menjadi bakal cawapres Prabowo. Saat ini Erick Thohir yang disorongkan PAN, menjadi bakal cawapres paling kuat di antara nama-nama lain, seperti Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil, maupun Mahfud MD.

“Dinamika politik terus bergerak cepat. Jika Golkar tidak diberikan posisi sebagai bakal cawapres, bukan tidak mungkin Golkar akan meninggalkan koalisi pendukung Prabowo. Jadi situasi politik masih berlangsung dinamis,” pungkas Ginting.

Recent Posts

Soal Illegal Fishing, Prof Rokhmin Desak KKP Ambil Langkah Total Football

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam dalam…

1 jam yang lalu

Marak Kasus Virus Hanta, Puan Minta Tindakan Cepat dan Terpadu Hadapi Ancaman Zoonosis

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan sejumlah kasus virus Hanta tipe…

5 jam yang lalu

Intoleransi Berujung Kasus Pidana di Sukabumi, DPR Ingatkan Beribadah Hak Setiap Warga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menyampaikan keprihatinan atas insiden pembubaran…

6 jam yang lalu

Kemenag Siapkan Monev KIP 2025, Optimistis Raih Hasil Maksimal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mulai mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap layanan informasi…

7 jam yang lalu

Prof Rokhmin Minta Kementan Agar Tak Terobsesi pada Angka Produksi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan kritik tajam soal…

8 jam yang lalu

DPR: Rehabilitasi Pengguna Narkoba Harus Adil Bagi Semua Kalangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN)…

9 jam yang lalu