Sinergi Berbagai Pihak Dalam Mengatasi Hama Belalang Kembara Melalui Mapping dan Pengendalian di Pulau Sumba

MONITOR, NTT – Belalang Kembara (Locusta migratoria) adalah salah satu hama yang sangat diperhitungkan bagi masyarakat pulau Sumba, NTT. Keberadaannya dapat menjadi ancaman serius bagi petani khususnya petani tanaman pangan.

Dalam populasi yang tinggi kemampuannya memakan berbagai macam komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung mengakibatkan kehilangan hasil hanya dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu belalang kembara juga kerap melakukan migrasi secara berkelompok ke lahan pertanaman lainnya jika di lahan tersebut kondisi makanannya mulai berkurang.

Upaya–upaya pengendalian hama Belalang Kembara telah banyak dilakukan baik oleh petani, intansi pemerintah, dan stakeholder terkait. Menindaklanjuti program sebelumnya dalam pengendalian hama Belalang Kembara di Pulau Sumba, pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 2 September Tahun 2023 mendatang, dilaksanakan kegiatan bersama oleh tiga pihak yang terdiri dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementan, UGM dan FAO. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengikutsertakan jajaran pemda dan instansi pertanian setempat.

Program pengendalian hama Belalang Kembara saat ini yang dilakukan adalah Mapping / Pemetaan dan Pengendalian Belalang Kembara. Rapat pembahasan hasil pemetaan Belalang Kembara dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 di di Aula Rapat Bupati Sumba Timur. Dalam kegiatan ini hadir Sekda Sumba Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perwakilan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada, Camat lingkup Sumba Timur, Kepala UPT dan Brigade pengendali hama dari Pemprov NTT.

Dalam upaya pengendalian hama Belalang Kembara Pemda Sumba Timur telah membentuk satgas BK sejak awal tahun 2023. Satgas ini terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Setda (Ketua), Kadistan (Sekretaris), Dinas dan UPT lingkup Sumba Timur, sampai dengan tingkat bawah (petugas). Sekda Sumba Timur dalam sambutannya menyampaikan, “Kami terus menerus berjibaku mengendalikan Belalang Kembara di wilayah masing-masing.”
Selain itu bentuk komitmen dalam pengendalian hama Belalang Kembara perlu diwujudkan melalui MoU. Sekda Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, menekankan, “MoU antar 4 kabupaten di Pulau Sumba menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian belalang kembara di daratan Sumba agar penanganan hama ini dapat dilakukan dengan lebih terencana, terorganisir dan menyeluruh,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang diwakili oleh Koordinator Substansi Pengendalian OPT Serealia, Gandi Purnama, menyampaikan pemaparannya bahwa di awal tahun 2023 populasi belalang kembara sebenarnya telah jauh menurun. “Sejak gerakan pengendalian serentak di awal Februari 2023, populasi belalang kembara sudah menurun dan 90% lebih petani berhasil panen. Meskipun populasinya sudah menurun, tidak berarti hama ini sudah tidak ada,” tuturnya.

Gandi menjelaskan agenda yang dilakukan saat ini adalah melakukan mapping dan pengendalian sehingga diharapkan akan mempersempit gerak hama belalang. “Kunjungan kali ini bertujuan untuk melakukan pemetaan populasi belalang terkini untuk selanjutnya dilakukan pengendalian sehingga dapat mempersempit perkembangan hama ini. Tidak hanya di Sumba Timur namun di seluruh daratan Pulau Sumba,” lanjut Gandi.

Serangan hama belalang kembara dapat terjadi kapan saja jika kondisinya mendukung untuk perkembangan belalang. Oleh karena itu, diharapkan kewaspadaan dari berbagai pihak. Gandi mengingatkan, “Kita harus tetap waspada akan serangan belalang kembara ataupun hama penyakit lainnya yang menyerang tanaman kita. Biasanya peningkatan populasi BK terjadi mulai Oktober ini jadi kita harus mulai intensif mengendalikan dari sekarang.”

Tenaga ahli UGM, Andi Trisyono, turut menyampaikan pendapatnya bahwa penanganan belalang kembara memerlukan kerjasama petugas antar wilayah karena serangga ini memiliki kemampuan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. ”Belalng kembara ini kan tidak punya KTP sehingga tidak bisa kita saling mengandalkan atau menyalahkan satu sama lain antara daerah yang satu dengan lainnya,” tandasnya. Berdasarkan kegiatan mapping/pemetaan tanggal 29 Agustus 2023, sebanyak 5 kecamatan dilaporkan terdapat populasi belalang yang tersebar di 8 desa dan 18 titik dengan fase mulai dari nimfa instar 1, 2, 3 dan imago. Menanggapi hal tersebut, Andi menyarankan agar dilakukan kegiatan pengendalian hama ini. ”Kita lakukan pengendalian serentak pada tanggal 31 Agustus 2023 untuk nimfa di empat kabupaten tentunya di lokasi yang memang ada populasinya. Pengendalian imago dapat dilakukan segera pada malam harinya,” ujarnya.

Dari hasil diskusi dan pembahasan, Kadistan Sumba Timur, Nico Pandarangga menginstruksikan pelaksanaan Gerdal serentak pada tanggal 31 Agustus 2023 agar dilakukan di kecamatan yang ada laporan populasi dan paralel dengan 3 kabupaten lainnya. “Libatkan petani dari petani setiap desa yang ada populasi belalang kembara untuk pengendalian dengan membawa handsprayer. Brigade pengendalian juga akan bergerak di titik-titik yang tingkat populasinya berat. Kebutuhan bahan pengendali jika tidak ada bisa dibantu oleh Dinas Pertanian,” tegasnya.

Nico juga menekankan 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pengendalian BK yaitu bersama-sama/serentak, antar wilayah dan berkelanjutan.
Dalam pengendaian belalang kembara di Pulau Sumba, pihak FAO mengapresiasi brigade perlindungan tanaman dan pemda yang cepat tanggap dalam merespon laporan populasi belalang kembara. Dari program bantuan FAO sejak Juni 2022 yang akan berakhir di Desember 2023, pihak FAO mengharapkan kegiatan penanganan Bbelalang kembara ini dapat terus berlanjut meskipun program sudah berakhir.

Dalam mendukung pelaksanaan gerdal serentak belalang kembara, FAO telah menyerahkan bantuannya berupa alat dan bahan pengendalian termasuk Alat Pelindung Diri (APD) ke masing-masing kabupaten. Pihak FAO menyampaikan pendapatnya bahwa kegiatan kali ini penting dilakukan. “Sistem pengamatan dan pelaporan sangat penting dan semoga terus dapat dilaksanakan karena sangat penting sekali untuk bahan informasi pengambilan keputusan,” tandasnya.

Dengan adanya kegiatan ini berbagai pihak saling bersinergi memberikan kontribusinya dalam pengendalian BK dengan harapan dapat meberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama petani di Pulau Sumba.