MONITOR, Indramayu – Fenomena El Nino lemah-moderat yang terjadi mulai bulan juli 2023 yang melanda sebagian wilayah tanah air telah membuat beberapa daerah mulai mengalami penurunan debit air di lahan pertanian mereka. Salah satunya di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat, dimana saat ini debit air di saluran irigasi mulai berkurang khususnya di lahan-lahan yang berada di bagian hilir saluran. Hal ini menyebabkan sebagian lahan sawah terutama yang relatif jauh dari saluran irigasi tersier terancam kekeringan.
Untuk mengatasi masalah tersebut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Ditlin) bersama-sama dengan petugas lapangan dan petani setempat melaksanakan Gerakan Penanganan DPI (Gernang) pada tanggal 11 Agustus 2023. Dalam gerakan ini Ditlin memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Subur Tani. Kelompok ini mempunyai pertanaman padi yang berumur sekitar 30 hari dan berada di lokasi yang relatif jauh dari saluran irigasi tersier sehingga terancam kekurangan air.
Gerakan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pompanisasi untuk mengalirkan air dari saluran sekunder ke lahan petani. Upaya untuk menyalurkan air dari saluran sekunder agar sampai ke lahan petani dilakukan dengan pengadaan dan pemasangan selang air sepanjang 600 meter. Selain itu, bantuan juga digunakan untuk operasional pompa air seperti pembelian BBM, konsumsi dan lain-lain. Dengan gerakan ini diharapkan sekitar 15 ha lahan petani yang selama ini tidak terjangkau oleh saluran tersier dapat terpenuhi kebutuhan airnya hingga panen nanti.
Ali, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) setempat menyatakan bahwa sekitar 100 ha lahan di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang terancam kekeringan dikarenakan saluran tersier tidak dapat berfungsi mengalirkan air dengan baik karena kurangnya debit air dan pendangkalan saluran. “Bantuan selang air dan BBM sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan air di pertanaman hingga panen nanti” ucap Ali. Kegiatan pompanisasi seperti ini diharapkan juga dapat dilakukan secara swadaya di lokasi lain yang terancam kekeringan namun masih ditemukan sumber air yang dapat dimanfaatkan.
Plt. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Yudi Sastro menyampaikan bahwa Penanganan DPI memerlukan peran aktif dari berbagai pihak bukan hanya dari Kementerian Pertanian saja, namun juga dari kementerian/lembaga lain seperti KemenPUPR, BMKG, KLHK dll. Hal ini mengingat banyak variabel yang berkontribusi terhadap DPI yang berada di luar kewenangan Kementerian Pertanian seperti kondisi DAS, ikIim, ekosistem, lingkungan dll. Sementara itu Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan bahwa upaya penanganan dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah dan petani saja tapi juga harus mendapatkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat agar penanganannya menjadi lebih efisien dan efektif. “Upaya penanganan kekeringan juga perlu dibarengi dengan upaya-upaya mitigasi dan upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta perbaikan ekosistem” ujar Suwandi. “Khusus terkait upaya mitigasi dan adaptasi ini juga dibutuhkan peran aktif dari kalangan akademisi dan peneliti dalam melakukan edukasi dan transfer teknologi terhadap masyarakat terutama petani tentang pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim”, tutup Suwandi.
