MONITOR, Bandung – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mengajak Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) bersama mendorong pemilih pemula aktif dalam Pemilu 2024. Ajakan ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) III Sapma PP di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat (25/8/2023).
Menpora Dito menyebut Kemenpora memiliki peran dan tugas utama sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mendorong angka pemilih pemula yang aktif di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Saya harap nanti Sapma PP bisa bersama Kemenpora untuk memformulasikan dan bergerak, agar anak-anak muda yang pertama kali memilih tahun 2024 itu datang ke TPS. Pilihannya siapa, monggo terserah,” ajak Dito.
Dito memahami apabila banyak kader Sapma PP yang merupakan kader partai politik. Apalagi saat ini tengah memasuki tahun politik. Dalam hal ini Menpora mendukung apabila anak-anak muda terjun ke dunia politik.
“Saya sangat mendukung untuk anak muda berpolitik. Tetapi Sapma PP harus memberikan inspirasi dan contoh berpolitik dengan akal sehat. Jiwa yang kuat dan etika politik yang bermartabat,” jelas Dito.
Kata Menpora, ada banyak partai politik sebagai kendaraan politik yang bisa dipilih. Menpora membebaskan partai politik mana saja yang mau dipilih. Asalkan ideologinya tetap Pancasila.
“Semoga kita bisa selalu bareng-bareng, gotong royong untuk menatap masa depan Indonesia,” tegas Dito.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…