NASIONAL

Soal Isu Pembubaran KPK, Jokowi: Perlu Ada Evaluasi

MONITOR, Binjai – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi menilai bahwa selama ini sistem yang berjalan di KPK sudah baik dan KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (25/8/2023).

Meski demikian, Presiden menyampaikan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK.

“Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” ujar Jokowi.

Recent Posts

Tertahan di Hormuz; Keterlambatan Diplomasi dan Ujian Politik Bebas Aktif Indonesia

Kapal tanker Malaysia dan Thailand sudah melintasi Selat Hormuz. Kapal Indonesia masih tertahan. Ada apa dengan…

19 menit yang lalu

Bersama Dirut Jasa Marga, Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan Tol Periode Arus Balik Dalam Kondisi Baik

MONITOR, Semarang - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono mendampingi tinjauan…

39 menit yang lalu

PP Tunas Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital Bagi Siswa dan Santri

MONITOR, Jakarta - Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP…

1 jam yang lalu

Teras Balongan Jadi Buruan Pemudik, Oleh-Oleh Khas Pesisir Indramayu Laris Manis

MONITOR, Indramayu – Arus balik Lebaran tak hanya identik dengan perjalanan panjang, tetapi juga tradisi membawa…

7 jam yang lalu

Arus Balik Membludak, 383 Ribu Kendaraan Padati Tol Trans Jawa Arah Jakarta

MONITOR, Cikampek – Gelombang arus balik Idulfitri 1447H/2026 dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melonjak…

10 jam yang lalu

Langkah Berani Anwar Ibrahim di Tengah Konflik Iran vs Israel dan Amerika Serikat

Adriansyah (Ketua Umum IKAL FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak…

11 jam yang lalu