Netfid Indonesia Soroti Kekuatan Oligarki pada Pemilu Serentak 2024

MONITOR, Jakarta – Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia sebagai pemantau pada tahapan Pemilu 2024 sudah melakukan kegiatan dalam mengawal proses politik, demokrasi, dan kepemiluan melalui diskusi yang dilakukan secara daring pada Jum’at (18/8/2023).

Dalam hal ini, kegiatan ini mengangkat topik demokrasi dan keterlibatan oligarki dalam Pemilu 2024.

Keterlibatan para oligarki dalam Pemilu 2024 ini disoroti secara skala nasional maupun lokal. Kekuatan-kekuatan oligarki ini diprediksi akan terlibat dalam upaya memenangkan kontestan tertentu pada Pemilu Serentak 2024.

Ketua Umum Netfid Indonesia, M. Afit Khomsani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sesuatu yang inheren menjelang Pemilu Serentak 2024.

“Diskusi Demokrasi, dan Pemilu, dan Olirgarki merupakan hal penting bagi kita, utamanya dalam menyambut Pemilu Serentak 2024,” ujarnya, saat dihubungi pada Jum’at (18/8/2023).

Menurutnya, fenomena tersebut juga masih akan terjadi pada Pemilu, Pilpres, dan Pilkada tahun depan. Di samping itu, ia juga menyoroti mengenai bakal calon presiden yang hanya berasal dari kelompok tertentu.

“Capres hanya kelompok itu-itu saja, dengan relasi bisnis di belakangnya,” sambungnya.

Sementara itu, Wasisto Raharjo Jati sebagai peneliti juga menjelaskan terkait fenomena politik seperti dinasti politik, disinformasi, dan hoaks yang semakin berkembang.

Sebagai peneliti pusat politik pada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), ia menguraikan bahwa hoaks yang beredar pada 2022 merupakan dalam bentuk campuran

“Sebagian besar hoaks 2022 berbentuk campuran. Hoaks dengan kombinasi antara teks dengan gambar/video ditemukan sebanyak 1345 (79,2%),” imbuhnya

Menurut pengamat politik ini, informasi visual menjadi andalan pembuat hoaks untuk menyampaikan klaimnya. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menurut laporan cenderung mengalami kemunduran.

“Kualitas Demokrasi Indonesia secara nasional perlahan menurun kualitasnya, dua aspek vital yakni kebebasan ekspresi dan penegakan hukum menjadi faktor utama penurunan dan kualitas demokrasi lokal sendiri menurun karena masih tingginya minat elit untuk berkuasa lama lewat nominasi keluarganya, dan permisifnya publik terhadap praktik politik uang,” katanya.

Saat ini, demokrasi di Indonesia masih belum mengalami perkembangan yang signifikan yang mengarah ke arah substansial, melainkan sekadar prosedural.

“Demokrasi di Indonesia, baik skala domestik maupun regional cenderung mengalami kemunduran dan dipenuhi dengan kekuatan oligarki yang menguasai dan mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya,” ujar Imron Wasi saat dihubungi oleh awak media pada Jum’at (18/8/2023).

Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia ini juga menyoroti kekuatan politik lama dan baru yang mendominasi arena politik lokal yang sewaktu-waktu bisa mengooptasi kepentingan publik.

“Para aktor politik ini, menurutnya, semakin menguasai lembaga-lembaga pemerintahan melalui upaya dukungan yang diberikan kepada kandidat-kandidat tertentu yang sedang ikut kompetisi dalam Pemilu,” tambahnya.