MONITOR, Yogyakarta – Keputusan pemerintah era Presiden Joko Widodo dalam menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional dinilai sebagai pilihan yang logis dan strategis. Ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
“Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” kata Menteri Basuki.
Produktivitas sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut menjadi penentu dalam peningkatan daya saing suatu bangsa. Hal inilah yang menjadikan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura dapat mencapai taraf ekonomi yang maju dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi.
“Jadi apa yang kita lakukan dengan perecepatan pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan, tapi semata-mata untuk mengejar ketertinggalan, contohnya Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta, Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera,” kata Menteri Basuki.
Menurut World Economic Forum, Indonesia pada tahun 2012 berada di posisi 78, menjadi ranking ke 51 pada 2023. Hal ini tentu dapat berkontribusi terhadap status Indonesia masuk ke dalam daftar layak Investasi di pasar global.
“Cita-cita kita di tingkat global pada level 40. Kalau dilihat daya saing infrastruktur pada kawasan regional, kita Alhamdulillah masih di bawah Malaysia, masih di bawah Thailand, kalau kita tidak segera membangun infrastruktur bisa jadi sebentar lagi dibalap Philipina dan mungkin Timor Leste,” kata Menteri Basuki.
Untuk itu, Menteri Basuki menyampaikan kecepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, sumber daya air, perumahan serta teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, infrastruktur yang semakin kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia.
“Jadi kalau investor mau masuk Indonesia yang ditanya pasti kesiapan infrastruktur. Apakah ada transportasinya, ada listriknya, ada telekomunikasinya, ada airnya, ada konektivitasnya,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan Indonesia saat ini tengah gencar menyiapkan kawasan-kawasan industri yang sudah dilengkapi infrastruktur dasar seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, di Jawa Tengah.
“Kita siapkan semua infrastrukturnya jalannya dekat tol, airnya, perumahannya untuk pekerja. Investor datang tinggal bawa teknologi dan uang untuk investasi. Jadi model seperti yang kita kembangkan ke depan,” lanjut Menteri Basuki.
Kementerian PUPR pada saat ini tengah menyesaikan pembangunan 61 bendungan, dimana 36 telah tuntas hingga tahun 2023 guna menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan. Selanjutnya untuk mendukung konektivitas untuk biaya logistik telah dibangun jalan tol sepanjang 1.298 km pada 2015-2019. Panjang tol bertambah 511 km pada 2020-2022.
“Petani mangga Probolinggo untuk mengirim mangga ke Jakarta, sekarang bisa menghitung kapan bisa sampai ke Jakarta, berapa biayanya yang pasti. Mereka bisa menghitung kapan harus memetik dan masih segar sampai ke toko buah di Jakarta, itu salah satu manfaat Tol Trans Jawa,” kata Menteri Basuki.
Selanjutnya infrastruktur SPAM sebesar 24.230 liter/detik pada 2015-2019 dan bertambah 4.117 liter/detik pada 2020-2022. Untuk pembangunan perumahan program sejuta rumah telah mencapai 3.800.170 unit pada 2015-2019 dan bertambah 3.050.526 unit sambungan
