Indonesia dan ADB Perkuat Kerja Sama Ekonomi Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta – Sebagai salah satu negara pendiri sekaligus anggota dan pemegang saham terbesar keenam Asian Development Bank (ADB), Indonesia turut berperan dalam menentukan arah kebijakan ADB ke depan. Sejak ADB berdiri tahun 1966, Indonesia telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan USD 46,6 miliar.

Saat ini, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai USD 4,1 miliar meliputi pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.

Sejak tahun 2020, Indonesia c.q. Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan High Level Policy Dialogue (HLPD) sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia. HLPD 2023 kali ini juga menjadi platform kedua lembaga untuk memberikan masukan berharga dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan.

Sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“ADB mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti respons terhadap pandemi, berbagai reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi, serta reformasi dalam menangani perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” kata Ahmed M. Saeed, Wakil Presiden ADB (VP Saeed), dikutip Jumat (28/07/2023).

Sesi dialog tingkat tinggi ini terbagi dalam dua tema diskusi. Sesi pertama membahas tantangan pascapandemi: pemulihan ekonomi dan komitmen emisi nol bersih. Sedangkan sesi kedua mengulas tentang kebijakan pertumbuhan berkelanjutan.

Turut hadir Profesor Iwan Jaya Aziz (Universitas Cornell) yang membagikan pandangannya mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia, dengan penekanan pada kesenjangan kualitas institusi antar daerah, hambatan institusi terkait pengembangan sumber daya manusia, serta institusi dan hubungan antara usaha mikro, kecil, dan menengah.

Di Indonesia, 80% dari bencana yang terjadi disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Sebanyak 60% populasi Indonesia hidup di dekat dan daerah pesisir atau di pulau-pulau kecil, di mana berbagai ancaman terhadap habitat dan ketahanan pangan daerah tersebut terus meningkat.

Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang juga terjadi di tingkat global tersebut, dibutuhkan sebuah program pembiayaan campuran regional yang transformatif. Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB.

Untuk memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk sekretariat Just Energy Transition Program (JETP) yang akan memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi.