INTERNASIONAL

Masyarakat Akuakultur Indonesia Tolak Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut

MONITOR, Jakarta – Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Gerakan Nasional Nelayan dan Tani Indonesia (GNTI) menolak rencana pemerintah Jepang yang akan membuang limbah nuklir (radioaktif) dari bekas Rektor Nuklir Fukhushima ke Samudera (Lautan) Pasifik. Limbah cair tersebut dinilai bakal  membahayakan ekosistem laut dan mematikan ikan dan biota laut lain yang hidup di dalamnya.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof Rokhmin Dahuri mengatakan limbah cair nuklir mengandung radioaktif Tritium, Cesium-137, dan Carbon-14 dimana menurut TEPCO (Tokyo Electric Power Company) sendiri bahwa limbah cair nuklir yang akan dibuang tersebut mengandung Cesium-137 dengan kadar (konsentrasi) sebesar 18.000 becquerel per kilogram. 

‘Kadar sebesar ini 180 kali lipat lebih besar dari ambang batas konsentrasi Cs-137 yang dibolehkan di dalam ekosistem laut,’ kata Rokhmin Dahuri saat konferensi pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Guru Besar Pengelolaan Sumber Daya Kelautan IPB University itu menerangkan bahwa limbah nuklir (radioaktif) ini akan masuk ke dalam sistem rantai makanan, yang akhirnya akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

‘Seperti yang telah menimpa korban limbah nuklir (radioaktif) bom atom Sekutu di Kota Hiroshima dan Nagasaki; dan limbah nuklir dari Reaktor Nuklir Chernobyl, dampak limbah nuklir itu memakan korban jiwa ribuan manusia, dan dampak berbagai jenis penyakit, terutama kanker dan mutasi genetic, yang bersifat jangka Panjang kepada manusia yang terpapar limbah radioaktif tersebut,’ tuturnya.

‘Mengingaat waktu paruh radioaktif ini sangat lama, dan limbah nuklir ini akan terbawa oleh arus dan gelombang laut ke seluruh laut dunia, maka ini tidak hanya akan membahayakan kehidupan bangsa di sekitar lokasi pembuangan, tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia,’ jelas mantan menteri kelautan dan perikanan itu.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berperan aktif menggagalkan rencana Jepang tersebut dimana mayoritas negara-negara di sekitar Samudera sudah menolaknya.

Pada sisi lain, Rokhmin menyebut sejatinya ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah Jepang dalam mengelola limbah nuklir tersebut ketimbang membuangnya ke lautan. ‘Sesungguhnya ada alternative tekonolgi lain pembuangan nuklir yang lebih aman secara lingkungan hidup maupun kesehatan manusia,’ pungkasnya.

Sebagai informasi, Sebuah gempa bumi dahsyat dan tsunami pada 11 Maret 2011 menghancurkan sistem pendingin PLTN Fukushima Daiichi, menyebabkan tiga reaktornya mencair dan air pendinginnya terkontaminasi dan bocor terus menerus. Air itu lantas dikumpulkan, diolah dan disimpan dalam tangki, yang akan mencapai kapasitas maksimumnya pada awal 2024. Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Holdings mengatakan pihaknya telah memasang bagian terakhir dari terowongan bawah laut yang digali untuk melepaskan air limbah radioaktif ke lepas pantai. 

Recent Posts

Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Tutup Usia

MONITOR, Jakarta - Bangsa Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Mantan Wakil Presiden Republik…

9 menit yang lalu

Situasi Memanas, DPR Imbau Masyarakat Tunda Umrah di Bulan Ramadan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian…

2 jam yang lalu

Gandeng IAEI, Menag Targetkan Pembentukan LPDU Tuntas di Ramadan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, mengajak para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk…

4 jam yang lalu

Silaturahmi KAHMI-ICMI, Prof Rokhmin Serukan Persatuan Umat Islam di Tengah Geopolitik Global

MONITOR, Bogor - Tokoh nasional dan Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof.…

5 jam yang lalu

Kemenag Instruksikan Salat Gerhana Bulan Total pada 13 Ramadan 1447 H

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengajak umat Islam melaksanakan Salat Gerhana bulan (khusuf al-qamar) saat…

6 jam yang lalu

DPR Desak KBRI Amankan Ribuan Jemaah Umrah Terdampak Konflik

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan…

12 jam yang lalu