Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (dok: Ace Hasan)
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah menindak tegas keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Ace pun mengusulkan agar pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut dicabut izinnya.
Desakan Ace itu harus dilakukan, apabila hasil investigasi kemudian menunjukkan bukti adanya penyimpangan dan ajarat sesat.
“Jika ditemukan ada kurikulum pendidikan yang bertentangan ajaran Islam, maka Kementerian Agama dapat mengambil langkah selanjutnya. Bahkan, Kementerian Agama dapat mencabut izin Pesantren Al-Zaytun,” ujar Ace Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3/2026).
Ace pun meminta Kemenag segera bergerak untuk melakukan investigasi terlebih dulu terhadap bagaimana proses pendidikan di Ponpes Al-Zaytun beserta kurikulum yang diajarkannya.
“Jadi soal Al-Zaytun ini, Kementerian Agama harus segera turun untuk melakukan investigasi,” pintanya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Utang Ranuwijaya mengatakan, temuan awal pengkajian MUI terkait masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun sudah dikantongi.
Temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu. Ada yang terkait dengan penyimpangan, persoalan akhlak, dan terkait dengan arogansi (juga) kriminal.
MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 menjadi momen mempererat kerukunan antar umat…
MONITOR, Jakarta - Sorakan warga, gemerlap cahaya, dan aneka mobil hias dari berbagai kementerian dan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menegaskan komitmen strategisnya dalam memperkuat konektivitas nasional…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memanjatkan doa khusus bagi bangsa Indonesia. Dalam doanya,…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Panglima…
MONITOR, Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) didukung oleh Kementerian ESDM, SKK Migas,…