Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD
MONITOR, Jakarta – Kontroversi Ponpes Al Zaytun masih didalami oleh pemerintah, termasuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di pesantren tersebut.
“Kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” ujar Mahfud MD ketika menghadiri Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam, Rabu (21/6/2023) kemarin.
Selanjutnya Mahfud menegaskan pemerintah akan mendalami posisi dan peran Ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan.
“Saya juga masih akan mengonfirmasi dengan Tim Investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kita akan bekerja cepat,” jelas Mahfud MD tegas.
Ia berharap pada pekan depan sudah memiliki bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya.
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.194.225 kendaraan kembali ke wilayah…
MONITOR, Jakarta - Kemenag menegaskan bahwa semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama…
MONITOR, Jakarta - Sambut puncak arus balik lebaran, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pemantauan dan…
MONITOR, Semarang - Atas diskresi kepolisian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mendukung penuh pemberlakuan rekayasa…
MONITOR, Jakarta - Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas wisata dan silaturahmi yang terjadi di…
MONITOR, Jakarta - Namanya Alfira Rahmadani. Siswa kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Asahan ini…