MONITOR, Jakarta – Kontroversi Ponpes Al Zaytun masih didalami oleh pemerintah, termasuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di pesantren tersebut.
“Kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” ujar Mahfud MD ketika menghadiri Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam, Rabu (21/6/2023) kemarin.
Selanjutnya Mahfud menegaskan pemerintah akan mendalami posisi dan peran Ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan.
“Saya juga masih akan mengonfirmasi dengan Tim Investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kita akan bekerja cepat,” jelas Mahfud MD tegas.
Ia berharap pada pekan depan sudah memiliki bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya.
