MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Segera Lebarkan Simpang Ramanda dan Sengon untuk Atasi Kemacetan

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bakal segera melakukan pelebaran jalan Simpang Ramanda dan Simpang Sengon. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan di Kota Depok.

Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty mengatakan, sebelumnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Depok sudah melakukan pembebasan lahan. Selanjutnya, untuk pekerjaan pelebaran jalan merupakan kewenangan DPUPR.

Untuk Simpang Ramanda, pekerjaan dilaksanakan bersamaan dengan rencana penataan pedestrian Segmen 2. Saat ini tengah masuk tahap menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

“Sebab, jalan tersebut statusnya merupakan jalan nasional dan menjadi aset kementerian,” kata Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty, Senin (05/06/2023).

Dijelaskannya, Simpang Ramanda memiliki lebar pada titik tikungan kurang lebih 20 meter dari eksisting. Sedangkan lebar trotoar rencana 3 meter, dengan panjang yaitu 215 meter, dimulai dari Ria Busana Margonda sampai dengan toko mebel sebelum flyover.

“Sementara itu, untuk Simpang Sengon memiliki panjang 145 meter dengan lebar 3,3 meter sampai dengan 12 meter, sudah termasuk trotoar. Pagu anggaran yaitu Rp 5 miliar. Pekerjaan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pelebaran Simpang Ramanda dengan menggunakan sistem e-katalog,” jelasnya.

Citra menyebut, pihaknya terus membangun komunikasi dengan kementerian agar surat persetujuan atau rekomendasi segera turun. Dengan begitu, proses pengadaan e-katalog bisa segera dilaksanakan.

“Proses pengadaan dengan e-katalog hanya membutuhkan kurang lebih satu minggu. Jika seluruh syarat tersebut dipenuhi oleh kontrator, maka bisa segera dilakukan pelebaran,” ungkap Citra.

“Mudah-mudahan Kemen-PUPR segera menurunkan surat persetujuan,” pungkasnya.

Recent Posts

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan WamenHAM: Stigmatisasi NGO Dinilai Bukti Negara Gagal Lindungi Hak Warga

MONITOR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) mengecam keras pernyataan Wakil…

20 menit yang lalu

Indonesia, Board of Peace, dan Taruhan Geopolitik Global Palestina

MONITOR, Jakarta - Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota pendiri Board of Peace, sebuah inisiatif yang…

24 menit yang lalu

WEF Davos 2026, Prabowo Tegaskan Arah Baru Indonesia

MONITOR, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan arah pembangunan nasional yang berfokus pada…

1 jam yang lalu

Menag: Ekonomi Syariah Bukan Lagi Alternatif, Tapi Instrumen Utama Keadilan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh…

2 jam yang lalu

Mendikdasmen: Digitalisasi Jangkau 288 Ribu Sekolah, Termasuk Daerah 3T

MONITOR, Jakarta - Pembelajaran Sains di sekolah selama ini kerap berhenti pada rumus yang dihafalkan,…

4 jam yang lalu

Di Mesir, Indonesia Kenalkan Konsep Zakat dan Wakaf ke Dunia

MONITOR, Jakarta - Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 dimeriahkan seminar bertajuk Harmoni Sosial dan…

7 jam yang lalu