Rokhmin Dahuri: Paradigma Empat Pilar Pembangunan Tiongkok Bisa Jadi Model Alternatif

MONITOR – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Rokhmin Dahuri mengatakan paradigma pembangunan (modernisasi) Tiongkok yang didasarkan pada empat pilar (yaitu kerja sama, harmoni, perdamaian, dan pembangunan) dengan visinya “Kedamaian dan Kemakmuran Bersama untuk Dunia” dapat menjadi model alternatif untuk membangun kehidupan yang lebih baik, inklusif, dan inklusif. dunia yang damai, sejahtera, dan lestari.

Hal tersebut disampaikan Rokhmin Dahuri yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu saat menjadi Keynote Speech pada The Sixth 21st Century Maritime Silk Road Exposition and The Twenty-Fifth Cross-Straits Fair for Economy and Trade (Pameran Jalur Sutera Maritim Abad ke-21 Keenam dan Pameran Lintas Selat ke-25 untuk Ekonomi dan Perdagangan) di Fuzhou, Fujian, Tiongkok, 18 – 22 Mei 2023.

Rokhmin menyebut dengan mengadopsi empat pilar tersebut, dalam empat dekade terakhir Tiongkok telah mewariskan keberhasilan dan manfaat pembangunannya (modernisasi) kepada dunia melalui BRI (the Belt and Road Initiative), Global Development Initiative, Global Security Initiative, dan Inisiatif Peradaban Global, yang dianggap sebagai barang publik yang ditawarkan oleh bangsa Tiongkok kepada komunitas global.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat serta stabilitas dan kemakmuran sosial jangka panjang terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu telah dipandang luas sebagai keajaiban dalam sejarah pembangunan manusia. Selama sekitar 100 tahun terakhir, bangsa China telah mengubah dirinya dari miskin dan terbelakang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, pedagang barang teratas, pemegang cadangan devisa terbesar, dan manufaktur terbesar.

“China telah menerapkan sistem pendidikan wajib, sistem jaminan sosial, dan sistem medis dan kesehatan terbesar di dunia – mencapai industrialisasi hanya dalam beberapa dekade yang membutuhkan waktu beberapa abad bagi negara-negara maju untuk menyadarinya,” ujar Rokhmin Dahuri.

Rokhmin yang saat ini menjadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga mengatakan bahwa selama 40 tahun sejak reformasi dan keterbukaan diluncurkan, pemerintah China telah mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan dan meningkatkan populasi kelompok berpenghasilan menengah menjadi lebih dari 400 juta. Sampai hari ini, negara ini bebas dari kemiskinan.

‘’China sekarang menjadi mitra dagang utama lebih dari 140 negara dan wilayah. Ini menempatkan $320 juta dalam investasi langsung di seluruh dunia setiap hari, sambil menarik lebih dari 3.000 bisnis asing setiap bulan. Selama dekade terakhir, China telah berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan global daripada gabungan semua negara G7,’’ jelasnya.

Disamping itu, Prof Rokhmin menjelaskan, China telah menginspirasi banyak negara berkembang (miskin) untuk mencari model (formula) sendiri untuk mengembangkan ekonomi mereka; menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; untuk mengurangi kemiskinan; dan menjadikan negaranya menjadi maju, sejahtera, dan berdaulat.

Saat mengunjungi Kazakhstan dan Indonesia pada bulan September dan Oktober 2013, Presiden China Xi Jinping mendeklarasikan inisiatif untuk bersama-sama mengembangkan Jalur Sutra Ekonomi dan Jalur Sutra Maritim Abad 21, selanjutnya disebut Belt and Road Initiative (BRI).

Ada dua tujuan utama BRI. Yang pertama adalah membangun model baru hubungan internasional yang mengedepankan saling menghormati, kejujuran, keadilan dan kerja sama yang saling menguntungkan; dan menjalin kemitraan melalui dialog daripada konfrontasi, dan persahabatan daripada aliansi.

Kedua, untuk mempromosikan sinergi di antara strategi pembangunan di berbagai negara, memanfaatkan potensi pasar di kawasan, mendorong investasi dan konsumsi, menciptakan permintaan dan lapangan kerja, dan meningkatkan pertukaran orang-ke-orang dan saling belajar antar peradaban, semuanya dalam upaya untuk memupuk pengertian dan saling menghormati di antara orang-orang dari berbagai negara dan berbagi kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera di dunia.

BRI berasal dari Cina, tetapi milik dunia. Berakar pada sejarah, namun berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Ini berfokus pada Asia, Eropa, dan Afrika, tetapi terbuka untuk semua mitra. Ini mencakup negara dan wilayah yang berbeda, budaya dan agama yang berbeda, dan kebiasaan dan gaya hidup yang berbeda. Ini adalah inisiatif untuk pembangunan damai dan kerja sama ekonomi, bukan aliansi geopolitik atau militer.

Di bawah BRI, semua negara (mitra) yang berpartisipasi digalakkan di bawah tujuan bersama untuk mencari kemitraan transformatif sosial-ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Ini pada dasarnya menjembatani jarak fisik, dan berbagi kepentingan dan kemakmuran. Semakin banyak negara dan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerjasama antar pemerintah di BRI.

Hingga akhir Maret 2019, pemerintah Tiongkok telah menandatangani 173 perjanjian kerja sama dengan 125 negara dan 29 organisasi internasional. BRI telah berkembang dari Asia dan Eropa untuk memasukkan lebih banyak peserta baru di Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik Selatan.

Sejak China memprakarsai BRI pada tahun 2013, lebih dari 3.000 proyek kerja sama telah diluncurkan, yang melibatkan investasi sekitar US$1 triliun dan menciptakan 420.000 pekerjaan di negara-negara peserta (Kementerian Luar Negeri China, 2023).

Sejak Era Reformasi Indonesia dan pemerintahan almarhum Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, kerjasama antara Indonesia dan RRC (Republik Rakyat China) telah meningkat secara dramatis di hampir semua aspek pembangunan manusia dan ekonomi, termasuk interaksi antar manusia. “Dalam dua dekade terakhir, China telah menjadi negara sahabat yang paling penting, khususnya dalam pembangunan ekonomi, investasi, dan perdagangan,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2001 – 2004 itu.

Di bawah naungan BRI China dan Poros Maritim Indonesia, kedua negara tercinta kita telah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pembangunan infrastruktur (misalnya pelabuhan, jalan, kereta api cepat dan kereta api antara Jakarta dan Bandung); pertambangan dan energi termasuk energi terbarukan dan bersih (kendaraan listrik); industri manufaktur; teknologi digital dan konektivitas; ekonomi maritim (biru); pariwisata dan ekonomi kreatif; penelitian dan Pengembangan; dan pendidikan dan pelatihan.

“Saya sangat yakin bahwa inisiatif “Two Countries, Twin Parks atau dalam bahasa Indonesia disebut Dua Negara, Taman Kembar (TCTP)” antara China dan Indonesia yang pada dasarnya mencakup pengembangan bersama Kawasan Industri di China dan Indonesia, memperkuat dan meningkatkan konektivitas maritim antara dua negara, meningkatkan investasi dan perdagangan, serta memperdalam dan meningkatkan interaksi dan kerja sama orang-ke-orang akan menguntungkan tidak hanya China dan Indonesia, tetapi juga seluruh dunia,” ujarnya.

Dalam konteks ini, kawasan industri di China terutama difokuskan di Fuzhou Yuanhong Investment Zone dengan total luas 60 kilometer persegi. Sementara itu, di Indonesia terdapat tiga kawasan industri: (1) Kawasan Industri Bintan, (2) Kawasan Industri Aviarna, dan (3) Taman Industri Batang yang luasnya mencapai 87,6 kilometer persegi. Saat ini, Indonesia dan Provinsi Fujian memiliki 5 provinsi dan kota kembar yang meliputi: (1) Provinsi Fujian dan Provinsi Jawa Tengah, (2) Kota Fuzhou dan Kota Semarang, (3) Kota Xiamen dan Kota Surabaya, (4) Kota Zhnagzhou dan Kota Palembang, dan (5) Kota Fuqing dan Kota Malang.

Pada Januari 2023, Dewan Negara China telah menyepakati pengembangan China – Indonesia Exposition Zone berdasarkan TCTP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kedua negara dengan memanfaatkan inovasi sains dan teknologi yang berasal dari sini Fuzhou, Provinsi Fujian.

Kementerian Perdagangan China telah memasukkan “TCTP China – Indonesia” ke dalam “The Chinese Fourthteen Five Year Development Plan” untuk meningkatkan perdagangan luar negeri dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China telah menetapkan “TCTP China – Indonesia” sebagai salah satu tulang punggung kerja sama terpenting di bawah naungan Jalur Sutera Maritim ke-21.

Karena China, dalam hal populasi, adalah negara terbesar di Bumi dengan 1,4 miliar penduduk dan ekonomi terbesar kedua di dunia; dan Indonesia adalah negara terpadat keempat (278 juta penduduk) di Bumi dan ekonomi terbesar ke-16 di dunia;

Apabila kedua negara berhasil melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan (win-win), maka akan menjadi role model bagi Masyarakat Global dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan yang tidak hanya menguntungkan kedua negara tetapi juga untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang lebih baik, dunia yang damai, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.

“Saya berharap Maritime Silk Road Exposition (Pameran Jalur Sutera Maritim) dan Cross Straits Trade Affairs (Urusan Perdagangan Lintas Selat) ini sukses dan memberikan dampak positif yang luas tidak hanya bagi China dan Indonesia, tetapi juga seluruh masyarakat dunia,” imbuh Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.