BERITA

Komisi I DPR Minta Pemerintah Tegas Sikapi Kekerasan oleh KKB di Papua

MONITOR, Jakarta – Komisi I DPR RI menyoroti tajam aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah tidak setengah hati menangani kekerasan tersebut.

“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (27/04/2023).

Meutya menilai perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji. Sebab, ia melihat Pemerintah sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan Pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” ucapnya.

Meutya juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” tegas Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Dia meminta tindak kekerasan itu harus dituntaskan.

“Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB,” tutur Meutya.

Selain itu, Meutya menilai Pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.

“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB,” sebutnya.

Meutya juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB. “Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan,” tutupnya.

Seperti diketahui, sejak awal 2023, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban mulai dari masyarakat, aparat TNI/Polri, hingga WNA, seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang hingga saat ini masih disandera.

Tindakan kekerasan yang dilakukan KKB juga telah membuat masyarakat berang. Setelah KKB melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut, warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diketahui ikut angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah. Terbaru, KKB menyandera 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan usai tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar uang tebusan Rp100 juta.

Recent Posts

Kemenag Targetkan 100 Titik Baru Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di 2024

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penambahan 100 titik baru untuk program Pemberdayaan Ekonomi…

3 jam yang lalu

Dari Visual Alam Semesta Hingga Replika Gua Hira, Museum Ini Jadi Destinasi Baru Jemaah Haji di Madinah

MONITOR, Jakarta - Selama di Madinah, jemaah haji Indonesia dapat meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai…

4 jam yang lalu

Selalu Bawa Kesejukan, PKB Suka Gaya SS

MONITOR, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok senang melihat gaya berpolitik bakal calon…

4 jam yang lalu

Tampilkan 17 Paviliun Negara dan 108 Organisasi, Pameran World Water Forum ke-10 Resmi Dibuka

MONITOR, Bali - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani bersama Menteri Pariwisata dan…

8 jam yang lalu

World Water Forum ke-10 Resmi Dibuka, Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Kolaborasi

MONITOR, Bali - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama sejumlah menteri…

9 jam yang lalu

Dasco Optimistis Revisi UU Kementerian Rampung Sebelum Pelantikan Presiden Baru

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad optimistis revisi Undang-Undang Nomor 39…

10 jam yang lalu