Jokowi Tegaskan Larangan Bukber untuk Pejabat, Bukan Rakyat

MONITOR, Jakarta – Surat Edaran terkait instruksi larangan buka bersama pejabat menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Menyikapi keriuhan yang terjadi, Presiden Joko Widodo kembali meluruskan kebijakan tersebut.

Jokowi menegaskan bahwa arahan untuk tidak mengadakan buka puasa bersama hanya ditujukan bagi para pejabat di internal pemerintahan, tidak berlaku untuk masyarakat umum.

“Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Menurut Jokowi, aturan ini harus dilaksanakan karena masyarakat banyak menyoroti kehidupan para pejabat pemerintah belakangan ini. Untuk itu, ia pun meminta jajaran pemerintah untuk mengedepankan semangat kesederhanaan dalam menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi.

“Saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” tegasnya.

Jokowi juga meminta jajaran pemerintah untuk mengalihkan anggaran buka puasa bersama untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti pemberian santunan dan pasar murah.

“Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” tandasnya.