PARLEMEN

Perluas PHK, Fraksi PKS Konsisten Tolak UU Cipta Kerja

MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPR sejak awal konsisten menolak UU Cipta Kerja. Sikap tegas ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam Talkshow PKS Bersama Buruh bertajuk Perppu Ciptaker Hadir, Tsunami PHK di Depan Mata, Selasa (21/3/2023).

“Saya ingin menyampaikan bahwa tadi Fraksi PKS menyatakan walkout di sidang paripurna yang mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang,” ucap Netty.

Ia menyebut UU Ciptaker hanya memberi harapan kosong bagi para pekerja dan justru memperluas PHK besar-besaran.

“PKS menolak sejak awal undang-undang Cipta kerja yang katanya akan memperluas lapangan kerja memperluas lapangan tenaga kerja ternyata hanya menjadi PHP (Pemberi harapan palsu) bagi teman-teman pekerja, justru menjadi perluasan pintu PHK lebih banyak,” tutur Netty.

Ia lantas menyebut tidak ada terobosan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan, hal ini menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.

“Saya ketika rapat kerja dengan mitra terutama dengan menteri ketenagakerjaan hampir dipastikan tidak ada terobosan yang bisa menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan, hampir semuanya adalah kebijakan-kebijakan yang mengarah ke bisnis, termasuk kartu pra kerja dimana posisi negara untuk bisa implementasi kartu pra kerja pun tidak ada kejelasan,” tutur Netty.

Recent Posts

Intoleransi Berujung Kasus Pidana di Sukabumi, DPR Ingatkan Beribadah Hak Setiap Warga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menyampaikan keprihatinan atas insiden pembubaran…

41 menit yang lalu

Kemenag Siapkan Monev KIP 2025, Optimistis Raih Hasil Maksimal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mulai mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap layanan informasi…

2 jam yang lalu

Prof Rokhmin Minta Kementan Agar Tak Terobsesi pada Angka Produksi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan kritik tajam soal…

2 jam yang lalu

DPR: Rehabilitasi Pengguna Narkoba Harus Adil Bagi Semua Kalangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN)…

4 jam yang lalu

Kemenag dan BAZNAS Kerja Sama dalam Program MADADA dan BMM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menandatangani Perjanjian Kerja…

5 jam yang lalu

Kemenperin: Deregulasi Perizinan Beri Ruang Pelaku Industri Agar Tetap Kompetitif

MONITOR, Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri…

6 jam yang lalu