Pengawalan Pengamanan untuk Masa Depan Papua

MONITOR, Jakarta – Langkah pemerintah Joko Widodo untuk menyelenggarakan rapat terbatas di Papua bersama TNI, Polri dan Forkopimda wilayah Papua dinilai langkah yang tepat. Hal demikian disampaikan oleh pakar pertahanan, keamanan dan intelijen, Dr. Ngasiman Djoyonegoro.

“Papua adalah salah satu wilayah yang sudah semestinya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Hal demikian diperlukan karena situasi keamanan di Papua harus terus diupayakan supaya lebih kondusif bagi pelaksanaan pembangunan,” katanya kepada media, Selasa (21/3/2023).

Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta itu menuturkan dalam sejumlah laporan menunjukkan bahwa kekerasan di Papua terus terjadi, misalnya Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada pada Maret 2022 melaporkan bahwa sepanjang 2010- 2022 terdapat 348 kasus dengan korban 2118 jiwa. Sementara Komnas HAM melaporkan pelanggaran sebanyak 1.182 kasus kekerasan sepanjang 2020-2021.

“Situasi ini tentu perlu ditangani secara serius oleh pemerintah, untuk menjamin iklim yang mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah di Papua,” kata Simon-sapaan akrab Dr. Ngasiman Djoyonegoro.

Menurutnya, keamanan adalah persyaratan utama dan bersifat mendasar dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah, baik fisik maupun non fisik.

Pada 2021 lalu, sejumlah agenda pembangunan Papua telah ditetapkan hingga 2024. Tercatat, Pemerintah menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional yang bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

“Proyek ini tujuannya tidak lain adalah untuk mendukung kesejahteraan rakyat Papua,” kata Simon.

Di samping itu, pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, kemungkinan akan muncul banyak gangguan dalam proses pembentukannya. Sementara tiga DOB tersebut telah ditetapkan melalui undang-undang berdasarkan sejumlah dialog dengan Orang Asli Papua (OAP). Maka pemerintah harus melaksanakan mandat undang-undang tersebut.

“Gejolak yang mungkin muncul dalam proses pembentukan harus diantisipasi sedini mungkin,” kata Simon.

Terakhir, faktor Pemilu 2024 menuntut peningkatan keamanan di Papua. Pasalnya, selain kompetisi untuk memperebutkan kuota kursi DPR, DPD dan DPRD di tiga DOB tersebut, juga dimungkinkan muncul penyusup yang memanfaatkan ajang lima tahunan ini sebagai media propaganda politik yang dapat memperkeruh suasana.

“Kita semua berharap kehadiran dan kesolidan TNI-Polri yang telah ditunjukkan dan kolaborasi dan sinergi dengan para tokoh akan mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat Papua,” kata Simon.