PEMERINTAHAN

Isu Impor Beras 500 Ribu Ton, Pemerintah Dinilai Bikin Gaduh

MONITOR, Jakarta – Wacana impor beras sebesar 500.00 ton di tahun 2023 ini menuai kritik dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet. Menurutnya rencana tersebut akan menimbulkan gejolak harga beras dalam negeri, yang kini memasuki masa panen raya.

Meskipun Mendag menyatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras dan menjaga stok CBP bulog, namun ia tetap khawatir banyak spekulasi beredar di lapisan petani dan lainnya.

“Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/3/2023).

Politikus PKS ini lantas meminta pemerintah untuk tidak membuat gaduh disaat petani sedang musim panen raya dengan melemparkan isu impor.

“Jika sekarang harga masih tetap mahal berarti impor bukanlah solusinya. Pemerintah seharusnya menggalakkan sidak di lapangan untuk mengejar para penjahat pemburu rente beras yang diduga membeli beras Bulog dengan harga murah dalam jumlah besar kemudian mengoplosnya lalu dijual dengan harga beras medium di pasaran,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan secara gambling menyampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemendag dengan Komisi VI DPR RI (15/03) Pemerintah telah menyepakati dapat sewaktu-waktu mengimpor beras sejumlah 500.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan harga serta mengamankan stok beras bulog yang menurutnya saat ini tinggal 300 ribu ton.

Recent Posts

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

50 menit yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

1 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

1 jam yang lalu

Kukuhkan Pengurus ASPEKSINDO, Menteri KP ingatkan Daerah Harus Naik Kelas ke Hilirisasi Perikanan

MONITOR, Jakarta - Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan pada…

11 jam yang lalu

Kemen PPPA Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, Libatkan 16 Mahasiswa

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras dugaan kasus pelecehan…

16 jam yang lalu

Produksi Gula BUMN Naik 58%, HKTI Lumajang: Jangan Rayakan Angka di Atas Derita Petani!

MONITOR, Lumajang - Klaim lonjakan produksi gula BUMN hingga 58% pasca-merger ID Food dan PTPN…

16 jam yang lalu