PEMERINTAHAN

Isu Impor Beras 500 Ribu Ton, Pemerintah Dinilai Bikin Gaduh

MONITOR, Jakarta – Wacana impor beras sebesar 500.00 ton di tahun 2023 ini menuai kritik dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet. Menurutnya rencana tersebut akan menimbulkan gejolak harga beras dalam negeri, yang kini memasuki masa panen raya.

Meskipun Mendag menyatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras dan menjaga stok CBP bulog, namun ia tetap khawatir banyak spekulasi beredar di lapisan petani dan lainnya.

“Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/3/2023).

Politikus PKS ini lantas meminta pemerintah untuk tidak membuat gaduh disaat petani sedang musim panen raya dengan melemparkan isu impor.

“Jika sekarang harga masih tetap mahal berarti impor bukanlah solusinya. Pemerintah seharusnya menggalakkan sidak di lapangan untuk mengejar para penjahat pemburu rente beras yang diduga membeli beras Bulog dengan harga murah dalam jumlah besar kemudian mengoplosnya lalu dijual dengan harga beras medium di pasaran,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan secara gambling menyampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemendag dengan Komisi VI DPR RI (15/03) Pemerintah telah menyepakati dapat sewaktu-waktu mengimpor beras sejumlah 500.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan harga serta mengamankan stok beras bulog yang menurutnya saat ini tinggal 300 ribu ton.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

2 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

2 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

11 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

12 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

16 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

17 jam yang lalu