INDUSTRI

Agus Gumiwang Optimis Pembelian PDN Lampaui Target Rp250 T

MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 menargetkan capaian realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun.

Pada hari pertama, telah tercatat transaksi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp36,18 triliun.

“Kami optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencapai Rp622,55 triliun,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau pelaksanaan Business Matching PDN 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp5,56 triliun), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp2,53 triliun).

Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp436 miliar, dilanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp346 miliar dan Rp258 miliar.

“Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas Menperin.

Situs tersebut menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya (Rp49,04 triliun).

Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nilai 177,37triliun. Kemudian belanja barang (Rp126,77 triliun), dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun).

“Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan
kebutuhan,” imbuhnya.

Recent Posts

Soroti Pembentukan 500 Batalyon, DPR: Ketahanan Pangan Baiknya Jangan Dialihkan ke Militer

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi pembentukan 500 Batalyon Infanteri…

1 jam yang lalu

Menag Apresiasi Penyuluh dan Kepala Daerah Penerima Penais Award 2025

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, menutup sekaligus memberikan penghargaan kepada Penyuluh Agama Islam…

2 jam yang lalu

Puan Harap Kepastian Hukum dan Revisi UU Hak Cipta Atasi Polemik Royalti Lagu

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penyelesaian polemik royalti lagu dengan menekankan…

3 jam yang lalu

UPH dan Kemendag RI Kerja Sama Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

MONITOR, Jakarta - Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa,…

3 jam yang lalu

DPR Usulkan Program LPDP Disesuaikan Dengan Sektor Kerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyanan menilai lulusan beasiswa dari Lembaga…

5 jam yang lalu

Menteri Agama: Program MBG Strategis Siapkan Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan komitmen penuh Kementerian Agama dalam…

5 jam yang lalu