Ilustrasi sekolah pagi di NTT
MONITOR, Jakarta – Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mewajibkan pelajar tingkat SMA/SMK masuk sekolah mulai pukul 5 pagi mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes meminta kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali. Sebab kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dan tidak efisien dalam mendukung penyelenggaran pembelajaran.
“Maksudnya baik, mendidik pelajar agar terbiasa disiplin, memanfaatkan waktu sejak dini hari. Namun, kebijakan itu menjadi tidak bijak bila kemudian memberatkan, merepotkan, dan membuat gaduh banyak pihak, terutama pihak orangtua,” ujar Fahmy kepada awak media, Jumat (3/3/2023).
Ia justru menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kesempatan para pelajar maupun para guru untuk menjalankan ibadah. Seperti, menunaikan shalat subuh di masjid, jika terdapat individu yang beragama Islam.
“Hal ini pasti akan memicu kontroversi di tengah masyarakat,” tukas Fahmy.
“Terasa aneh dan tidak nyambung ketika ketertinggalan mutu pendidikan yang penyebabnya adalah merosotnya capaian standar mutu, tetapi yang disalahkan justru jam masuk sekolah,” tandasnya lagi.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan duka cita mendalam…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat untuk segera mengkonkretkan…
MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa menyusul meninggalnya 5 orang peserta…
Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…