Usai Copot RAT, Sri Mulyani Minta Investigasi Harta Kekayaan

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan sejumlah langkah tegas usai mencopot salah satu pejabat ASN Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo atau RAT dari jabatannya, lantaran terimbas kasus ‘Rubicon’.

RAT dicopot dari jabatannya berdasar pada Pasal 31 ayat (1) PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Saya memahami kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap tindakan jajaran Kemenkeu/DJP yang mengkhianati kepercayaan publik. Tindakan korektif terus dilakukan dengan konsisten dan tegas. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati, kami jaga dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi persnya, Jumat (24/2/2023) kemarin.

Sri Mulyani pun menginstruksikan dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Jendral secara kredibel dan teliti untuk penetapan hukuman disiplin yang tegas dan sesuai.

“Saya menginstruksikan Inspektorat Jendral melakukan investigasi tentang sumber kekayaan staf/pejabat yang ditengarai tidak wajar dan melakukan langkah koreksi tegas,” tegas Sri Mulyani.

Ia meminta seluruh 78.640 pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta dan kekayaan – LHKPN bagi pejabat yang diserahkan ke KPK dan LHK bagi pegawai yang diserahkan kepada Inspektorat Jendral. Kepatuhan pelaporan harta dan kekayaannya – 2020- (99,86%)- 2021 (99,87%)- 2022 (99,98%).