MONITOR, Jakarta – Menyusul tersebarnya kabar kalau mobil Esemka ternyata buatan China, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pihak istana memberi klarifikasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberi penjelasan tentang status pembuat mobil Esemka itu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai mobil nasional buatan anak bangsa.
“Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar ini. Ia perlu memberi penjelasan kepada publik agar tidak dicap sebagai pembohong,” tegas Mulyanto.
Mulyanto usul Komisi VII DPR RI meminta keterangan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan produsen Esemka terkait masalah ini. Menurutnya, penetapan status produksi mobil Esemka ini sangat penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.
Bila mobil Esemka memang produksi dalam negeri maka kita angkat topi. Tapi kalau mobil Esemka ternyata bukan produksi dalam negeri sebagaimana diberitakan maka secara moral dan politik Jokowi harus bertanggungjawab. Karena ia yang pertama kali mengenalkan Esemka sebagai mobil buatan anak-anak SMK di Solo.
“Menurut saya ini momen yang pas untuk mengusut tuntas tentang mobil Esemka ini. Kita sama-sama buktikan apakah klaim Jokowi selama ini tentang mobil Esemka benar atau tidak. Sebab keduanya mempunyai implikasi hukum dan politik yang serius,” tegasnya.
Mulyanto mengaku prihatin dengan politisasi mobil Esemka ini. Menurutnya, tidak sepatutnya isu ini dibiarkan tanpa kejelasan karena berpotensi membodohi masyarakat. Oleh karena itu ia minta DPR mendorong agar masalah ini menjadi jelas.
“Saya pikir mobil Esemka ini dikirim dari alam ghaib karena selama ini tidak jelas perkembangannya. Mereka muncul hanya di tahun politik menjelang pemilu. Setelah bertahun-tahun dicari ternyata baru sekarang diketahui kalau Esemka buatan China,” sindirnya.
MONITOR, Jakarta - Prinsip kolektif kolegial dinilai akan memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…
MONITOR, Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) benar-benar bisa berdaulat dan mandiri, bahkan menjadi surganya…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi menerbitkan sejumlah peraturan yang harus menjadi perhatian jemaah haji…
MONITOR, Jakarta - Tingginya biaya pendidikan di tanah air (Indonesia) kian dikeluhkan banyak kalangan. Komisi…
MONITOR, Jakarta - Ditjen Bimas Islam Kemenag menerima kunjungan Wakil Menteri Urusan Islam, Dakwah dan…
MONITOR, Jakarta - Pernah dengar peribahasa lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Ya,…