PARLEMEN

Rumor Esemka Buatan China, Politisi PKS Desak Jokowi Klarifikasi

MONITOR, Jakarta – Menyusul tersebarnya kabar kalau mobil Esemka ternyata buatan China, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pihak istana memberi klarifikasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberi penjelasan tentang status pembuat mobil Esemka itu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai mobil nasional buatan anak bangsa.

“Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar ini. Ia perlu memberi penjelasan kepada publik agar tidak dicap sebagai pembohong,” tegas Mulyanto.

Mulyanto usul Komisi VII DPR RI meminta keterangan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan produsen Esemka terkait masalah ini. Menurutnya, penetapan status produksi mobil Esemka ini sangat penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

Bila mobil Esemka memang produksi dalam negeri maka kita angkat topi. Tapi kalau mobil Esemka ternyata bukan produksi dalam negeri sebagaimana diberitakan maka secara moral dan politik Jokowi harus bertanggungjawab. Karena ia yang pertama kali mengenalkan Esemka sebagai mobil buatan anak-anak SMK di Solo.

“Menurut saya ini momen yang pas untuk mengusut tuntas tentang mobil Esemka ini. Kita sama-sama buktikan apakah klaim Jokowi selama ini tentang mobil Esemka benar atau tidak. Sebab keduanya mempunyai implikasi hukum dan politik yang serius,” tegasnya.

Mulyanto mengaku prihatin dengan politisasi mobil Esemka ini. Menurutnya, tidak sepatutnya isu ini dibiarkan tanpa kejelasan karena berpotensi membodohi masyarakat. Oleh karena itu ia minta DPR mendorong agar masalah ini menjadi jelas.

“Saya pikir mobil Esemka ini dikirim dari alam ghaib karena selama ini tidak jelas perkembangannya. Mereka muncul hanya di tahun politik menjelang pemilu. Setelah bertahun-tahun dicari ternyata baru sekarang diketahui kalau Esemka buatan China,” sindirnya.

Recent Posts

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

2 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

2 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

2 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

2 jam yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

15 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

15 jam yang lalu