JATENG-YOGYAKARTA

Ganjar Pranowo Dinilai Tak Akan Gunakan Politik Identitas

MONITOR, Semarang – Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo menyakini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok pancasilais.

“Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang,” kata Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024. Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Paling tidak, kata dia, hal tersebut dirasakan masyarakat sejak Pilpres tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.

“Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas,” jelas Benny.

Ia mengatakan dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain dimana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi. Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

“Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif,” ajak dia.

Menurut dia, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.

“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” kata dia.

Recent Posts

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

7 jam yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

9 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

9 jam yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

20 jam yang lalu

Legislator Kecam Lagu ‘Lalaki Langit’ karena Dinilai Lecehkan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul 'Lalaki…

22 jam yang lalu

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…

22 jam yang lalu