JATENG-YOGYAKARTA

Ganjar Pranowo Dinilai Tak Akan Gunakan Politik Identitas

MONITOR, Semarang – Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo menyakini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok pancasilais.

“Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang,” kata Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024. Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Paling tidak, kata dia, hal tersebut dirasakan masyarakat sejak Pilpres tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.

“Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas,” jelas Benny.

Ia mengatakan dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain dimana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi. Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

“Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif,” ajak dia.

Menurut dia, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.

“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” kata dia.

Recent Posts

Temu Menkeu, Menag Ungkap Haji dan Umrah Punya Potensi Devisa Besar

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa yang…

7 menit yang lalu

Menteri Basuki: Indonesia Siap Selenggarakan World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Bali

MONITOR, Bali - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Harian…

58 menit yang lalu

Kementan Gerakkan Percepat Tanam dan Amati Kualitas Olah Lahan dan Persemaian Padi di Pekalongan

MONITOR, Pekalongan - Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementeran Pertanian (Kementan) Suwandi menggelar Kunjungan Kerja ke…

2 jam yang lalu

Mahyudin: Prinsip Kolektif Kolegial Merupakan Bagian Penting Bagi Penguatan LPSK

MONITOR, Jakarta - Prinsip kolektif kolegial dinilai akan memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

2 jam yang lalu

Prof Rokhmin: Kalimantan Barat bisa menjadi Surganya Pangan Dunia

MONITOR, Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) benar-benar bisa berdaulat dan mandiri, bahkan menjadi surganya…

3 jam yang lalu

Catat, Jemaah Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi menerbitkan sejumlah peraturan yang harus menjadi perhatian jemaah haji…

4 jam yang lalu