JATENG-YOGYAKARTA

Ganjar Pranowo Dinilai Tak Akan Gunakan Politik Identitas

MONITOR, Semarang – Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo menyakini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok pancasilais.

“Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang,” kata Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024. Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Paling tidak, kata dia, hal tersebut dirasakan masyarakat sejak Pilpres tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.

“Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas,” jelas Benny.

Ia mengatakan dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain dimana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi. Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

“Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif,” ajak dia.

Menurut dia, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.

“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” kata dia.

Recent Posts

Polemik Gaji DPR Dinilai Perlu Dilihat Proporsional, Termasuk Beban Legislasi Hingga Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Polemik seputar gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali mencuat dan menjadi…

3 jam yang lalu

Kemenag Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah Hadis di STQH Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH)…

4 jam yang lalu

JPPI: Vidio Menkeu soal Guru Beban Negara adalah HOAX, Tapi Isinya FAKTA

MONITOR, Jakarta - Sebuah video yang beredar luas di media sosial dan menampilkan Menteri Keuangan,…

5 jam yang lalu

Menperin: Transformasi Industri Hijau Sejalan dengan Asta Cita

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun…

6 jam yang lalu

Menag Minta PTKN Terus Integrasikan Sains, Moral dan Agama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) terus berupaya…

6 jam yang lalu

Menperin Sampaikan Empat Faktor Pentingnya Transformasi Industri Hijau

MONITOR, Jakarta - Transformasi menuju industri hijau saat ini juga dipengaruhi oleh berbagai factor, baik…

6 jam yang lalu