JATENG-YOGYAKARTA

Ganjar Pranowo Dinilai Tak Akan Gunakan Politik Identitas

MONITOR, Semarang – Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo menyakini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok pancasilais.

“Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang,” kata Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024. Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Paling tidak, kata dia, hal tersebut dirasakan masyarakat sejak Pilpres tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.

“Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas,” jelas Benny.

Ia mengatakan dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain dimana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi. Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

“Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif,” ajak dia.

Menurut dia, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.

“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” kata dia.

Recent Posts

DPR Desak ASDP Perketat Keamanan Kapal Merak-Bakauheni Jelang Mudik

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong PT ASDP Indonesia Ferry…

7 jam yang lalu

Konflik Timur Tengah Memanas, Komnas Haji: Keputusan Arab Saudi Jadi Penentu Keberangkatan Haji 2026

MONITOR, Ciputat – Menjelang pemberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana ibadah haji 2026 M/1447 H yang…

11 jam yang lalu

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Uskup Asia Juli 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius…

11 jam yang lalu

Tegaskan Kepengurusan Sah di Bawah Gugum Ridho Putra, DPP PBB: Tolak Penunjukan Pj Ketum

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho…

11 jam yang lalu

Ketua Banggar DPR: Subsidi Salah Sasaran Capai 80 Persen, Bebani APBN

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan…

13 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Dua Juta Paket Bantuan Jelang Idulfitri 1447 H

MONITOR, Jakart - Kementerian Agama terus mendorong optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat…

14 jam yang lalu