Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Turunkan Biaya Haji 2023

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menyatakan pihaknya mencoba mencari solusi terbaik terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun 2023 ini.

“Yang pasti bahwa percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau,” uja Kahfi saat konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Adapun besaran biaya yang ditanggung jamaah saat ini, kata Kahfi, berbeda dengan tahun 2022. Kenaikan yang signifikan ini, menurut Kahfi akan membebani masyarakat.

“Karena kenaikan BPIH yang signifikan yang Tahun 2022 posisi 30% ditanggung oleh jamaah kemudian 70% ditanggung BPKH itu dibalik sekarang 70% ditanggung oleh jamaah kemudian 30% ditanggung BPKH. Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan,” terangnya.

Kahfi pun menegaskan, pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jemaah.