MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik, terutama berkaitan dengan politik identitas, di daerah jelang Pemilu 2024. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku stabilitas politik di wilayahnya bagus.
“Alhamdulillah sih bagus ya so far. Bagus,” kata Ganjar.
Kendati demikian, Ganjar mengatakan komunikasi dan sosialisasi mengenai larangan politik identitas memang perlu terus menerus digaungkan.
“Butuh komunikasi, butuh sosialisasi terus menerus untuk menjaga relasi antarumat beragama dijaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Ganjar, tidak hanya kepala daerah yang berperan menjaga stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Menurut dia, partai politik juga perlu menjaga hal tersebut.
“Terus kemudian partai-partai saya kira perlu menjaga juga. Sering-sering ngobrol, sering-sering ngopi sehingga tidak baperan nanti, sehingga menuju 2024 harapannya semua sudah siap,” tutur Ganjar.
“Kan kita sudah memainkan peran masing-masing peran berpolitik sudah lama pascareformasi. Mestinya kita sudah naik kelaslah, sudah dewasa,” imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti kepala daerah seluruh Indonesia terkait stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Jokowi meminta para kepala daerah untuk menjaga agar situasi tetap kondusif.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1).
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…