MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyatakan sistem Pemilu proporsional terbuka sangat tepat sebagai jalan tengah antara kedaulatan rakyat dan peran partai politik.
Pernyataan ini merespon adanya Judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ketika dulu model perwakilan politik (political representation) diperkenalkan, para pemikir politik dan ketatanegaraan memperingatkan resiko menggunakan jenis perwakilan ini yang dapat menyebabkan terciptanya government by amateurs yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak memilki keahlian dan tidak memahami tugas dan fungsinya,” ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).
Aboe menjelaskan peran partai politik membuat wakil rakyat bekerja dengan terstruktur dan sistematis, memilikik agenda politik kenegaraan yang dikaji secara mendalam.
“Untuk mengatasi akibat buruk ini didirikanlah partai politik sebagai salah satu solusinya. Dengan keberadaan partai politik, wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan popularitas tersebut dilengkapi dengan agenda-agenda politik kenegaraan,” terang Aboe.
Aboe menilai untuk meloloskan gagasan partai untuk kebijakan negara, perlu adanya sinergi antara wakil rakyat dan partai politik, tanpa dukungan partai politik wakil rakyat tidak memiliki gagasan yang kuat di parlemen
“Keduanya harus berlangsung sinergis, tanpa partai politik para wakil rakyat terlihat seperti macan ompong. Memiliki dukungan pemilih tapi tidak memiliki gagasan kuat dan mengakar. Namun partai juga tidak mungkin tanpa suara signifikan untuk terus berpengaruh kuat dalam pembentukan kebijakan. Karenanya, ketokohan dan popularitas para calegnya menjadi bagian penting bagi lolosnya gagasan-gagasan partai untuk menjadi kebijakan negara,” terangnya.
 Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyatakan sistem Pemilu proporsional terbuka sangat tepat){kind=link}