Deddy Mizwar: Produk Budaya Lokal bisa dipakai Diplomasi Internasional

Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Indonesia/ Deddy Mizwar (Demiz),

MONITOR, Jakarta – Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf Partai Gelora Indonesia, Deddy Mizwar mengatakan, produk budaya dan kesenian Indonesia dapat digunakan sebagai diplomasi ke seluruh dunia melalui diplomasi kebudayaan.

Sebab, keragaman budaya Indonesia sangat besar yang tidak dimiliki negara lain di dunia. Namun, kendalanya selama ini tidak adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut.

“Materinya ada, elemen untuk mencapai itu ada. Cuma kita belum menggunakan seoptimal mungkin di bidang kebudayaan ini. Kenapa? Salah satunya adalah political will yang belum ada dari pemerintah kita saat ini,” jelas Deddy.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora Deddy Miing Gumelar menambahkan, pemerintah dinilai tidak memahami esensi kebudayaan, dan beranggapan bahwa kebudayaan itu sebagai ‘kerupuk’ dalam hidangan pokok.

“Bagaimana kebudayaan bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam main course. Sementara ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju, yang kebudayaannya tidak maju. Pasti. Kalau negaranya itu maju, pasti kebudayaannya juga maju,” tegasnya.

Miing juga mengungkapkan, ketiadaan anggaran pengembangan kebudayaan selama ini, karena pemerintah tidak mempunyai visi yang berkaitan dengan kebudayaan. Sehingga yang berkaitan dengan kebudayaan, nol anggaran.

“Karena mereka (pemerintah) tidak pernah menganggarkan. Karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Itu namanya diplomasi kebudayaan,” tegasnya.

Miing mengusulkan agar pemerintahan yang terbentuk hasil Pemilu 2024 mendatang, agar membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri, tidak digabung dengan Kementerian Pendidikan.

Tetapi kalaupun tetap digabung kementeriannya, maka penamaan nomenklaturnya, kata mantan Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 ini, nama Kebudayaan harus didepan, baru setelah itu dibelakangnya nama Pendidikan, bukan sebaliknya.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu instrumennya beda. Justru kebudayaan itu yang bisa menghaluskan budi pekerti anak-anak, baru setelah itu pendidikan. Tapi kalau Partai Gelora menang, kita akan bentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri,” kata Miing.