Mendikbudristek: Merdeka Belajar Bukan Hanya sebagai Kebijakan, Tapi sebagai Gerakan

MONITOR, Tomohon – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, melakukan kunjungan kerja perdana di tahun 2023 dengan mengunjungi Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. SMP Lokon St. Nikolaus menjadi tuan rumah kegiatan Dialog Penggerak antara Mendikbudristek dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Tomohon. Dalam diskusi tersebut, Mendikbudristek mengatakan, kebijakan Merdeka Belajar hadir bukan hanya sebagai kebijakan atau program dari pemerintah pusat, melainkan sebagai gerakan. 

“Banyak Guru Penggerak dan Kepala Sekolah Penggerak bertanya bagaimana kelanjutan Merdeka Belajar jika nanti saya sudah tidak menjadi menteri. Merdeka Belajar akan lanjut atau tidak, itu ada di tangan Bapak/Ibu. Itu kuncinya. Kalau Merdeka Belajar sudah jadi gerakan dan dirasakan manfaatnya, bagaimana pun kebijakan kementerian, akan sulit membendung semangat Merdeka Belajar,” ujar Mendikbudristek saat berdialog dengan Guru Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, dan Organisasi Penggerak, di SMP Lokon St. Nikolaus, Kota Tomohon, Jumat (6-1-2023). 

Dalam semangat Merdeka Belajar, proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis projek (project based learning). Pembelajaran berbasis projek ini sebagian besar membutuhkan kerja sama dan kerja tim antarsiswa. Kemampuan siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam sebuah tim menjadi kompetensi yang wajib dimiliki sebagai bekal untuk masa depan.

“Di karier apa pun di masa sekarang dan masa depan, semuanya butuh kompetensi kerja kelompok, menggunakan logika dalam permasalahan, kemampuan komunikasi, dan integritas. Itu hal-hal yang tidak bisa dites dengan persoalan multiple choice. Itulah kenapa asesmen nasional kita ubah menjadi hal yang lebih mendasar,” kata Mendikbudristek.

Ia mengatakan, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru ditantang untuk menciptakan projek-projek bagi peserta didik. Ada sekolah-sekolah yang menganggap konsep projek tersebut aneh sehingga merasa sulit menerapkannya. Kurikulum Merdeka, lanjut Mendikbudristek, memberikan kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menjadi kreator dalam proses pembelajaran.

“Mereka ditantang untuk menciptakan projek-projek berdasarkan tema-tema. Lalu menentukan apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari projek, kemudian mengumpulkan peserta didik untuk mencapai tujuan projek. Projek ini paling mengasah kemampuan kolaborasi dan gotong royong,” tuturnya.

Salah satu peserta Dialog Penggerak, Meylan F Kandouw, calon Guru Penggerak dari SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa, mengatakan sekolahnya merupakan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan sudah melaksanakan projek-projek tiap akhir semester. “Dalam kegiatan ini kami juga berkolaborasi dengan orang tua. Projek ini tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tapi juga orang tua. Projek kami tahun kemarin membuat maket rumah adat. Projek dikerjakan berkelompok oleh siswa dengan dibantu orang tua. Setelah maket selesai, mereka mempresentasikannya di depan kelas dengan mengundang orang tua,” ujarnya. 

Meylan yang juga merupakan Fasilitator angkatan 5 dan Duta Teknologi Kemendikbudristek ini berharap agar di tahun 2023 SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa bisa menjadi Sekolah Penggerak. “Sangat berguna Kurikulum Merdeka karena berpusat pada siswa,” tuturnya.  

Dukungan terhadap program-program Merdeka Belajar juga datang dari pemerintah daerah di Sulawesi Utara, salah satunya Kabupaten Minahasa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tommy Wuwungan mengatakan, salah satu bentuk komitmen Pemkab Minahasa adalah dengan mengangkat Guru Penggerak menjadi kepala sekolah. “Jadi kepala dinas (pendidikan) berkewajiban memberikan masukan kepada pimpinan daerah agar Guru Penggerak bisa menjadi kepala sekolah. Direncanakan jika regulasi tentang Guru Penggerak menjadi pengawas sekolah terbit tahun ini, kami akan mengangkat 60 Guru Penggerak jadi pengawas. Ini bentuk komitmen kami mendukung Merdeka Belajar,” katanya.

Terkait hal tersebut, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Praptono menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi momen untuk mengusulkan pengisian jabatan pengawas dari PPPK sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. “Dalam Permendikbud tersebut, diatur bahwa untuk mengisi posisi pengawas sekolah bisa dari unsur Guru Penggerak,” ujar Praptono. Ia menambahkan, pada tahun 2023 Kemendikbudristek akan mendiseminasikan modul pelatihan komite pembelajaran yang selama ini hanya diberikan untuk pengawas pendamping  Sekolah Penggerak, agar diberikan juga ke seluruh pengawas sekolah.

Dalam Dialog Penggerak di Kota Tomohon, hadir juga salah satu penerima manfaat Program Organisasi Penggerak (POP), yakni Jourike Runtuwarouw, Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Sulut-Gorontalo. Jourike menyampaikan terima kasih dan apresiasinya karena Majelis Pendidikan Kristen diberikan kesempatan untuk menjalankan POP. Ia menuturkan, saat pandemi Majelis Pendidikan Kristen sudah melaksanakan beberapa pelatihan untuk guru dan kepala sekolah di jenjang PAUD dengan wilayah sasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo, berupa pelatihan literasi, numerasi, dan PAUD Intensif.

“Dengan adanya program Organisasi Penggerak yang dipercayakan kepada kami, tentunya dengan sendirinya bisa mentransformasi pendidikan, khususnya di PAUD, sehingga bisa menyebarkan ke jenjang lain dan wilayah lain. Dengan adanya POP, otomatis guru-guru yayasan yang ada jadi tergerak untuk mengikuti Guru Penggerak. Jadi memberikan motivasi untuk terus bergerak bagi guru dan kepala sekolah,” tutur Jourike.