Saleh Daulay Minta PMI Ilegal dan Non Prosedural Ditangani

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah dan semua pihak untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan non-prosedural ke luar negeri.

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, pengiriman PMI non-prosedural semakin meningkat. Hal itu disebabkan antara lain; banyak negara yang sudah membuka pintu masuk seiring dengan landainya kasus covid, desakan kebutuhan ekonomi para calon PMI, calo pengiriman PMI non-prosedural yang semakin marak, dan adanya agen-agen nakal di luar negeri yang secara sengaja menerima PMI secara non-prosedural.

“Selain Malaysia, banyak negara lainnya seperti Saudi dan negara-negara timur tengah, bahkan belakangan marak diberangkatkan ke Kamboja. Tidak heran, banyak masalah yang menimpa mereka. Minggu lalu, saya menerima pengaduan adanya 12 orang PMI yang tidak bisa pulang dari Kamboja,” ujar Saleh Daulay, Jumat (23/12/2022).

“Pemerintah tahu gak soal ini? Jawabnya, ya tahu. Tahu sekali. Kan kalau ada masalah, pengaduannya ditujukan ke pemerintah. Sayangnya, tidak ditangani secara baik dan tidak tuntas sampai ke akarnya. Dan ini akan terus berlangsung selama ada pihak-pihak yang mendapat keunutungan finansia,” sambungnya.

Dalam konteks melakukan antisipasi, Saleh meminta kementerian ketenagakerjaan melibatkan kementerian, lembaga, dan instansi lain. Ada kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian hukum dan HAM, BP2MI, kepolisian, dan yang lainnya. Khusus kemenkumham, kiranya perlu mengantisipasi agar tidak ada oknum yang mengurus paspor untuk PMI ilegal. Sebab, kepemilikan paspor ini pastilah menjadi modal utama mereka berangkat. Tanpa paspor, tidak mungkin mereka berangkat.

“Ini memang sulit dan sensitif. Tetapi kalau pemerintah sunguh-sungguh, pasti bisa diantisipasi. Jangan sampai ada kesan bahwa petugas imigrasi justru ikut memfasilitasi,” cetus Saleh yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI.