MONITOR, Jakarta – Rencana pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian mobil dan motor listrik tahun 2023 mendapat penolakan dari Fraksi PKS. Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto menilai rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.
“Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lainnya. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).
Ia pun mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Mulyanto pun menyayangkan sikap pemerintah kepada masyarakat mampu dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah.
Sedangkan untuk masyarakat kecil anggaran subsidi diirit-irit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya.
Terkait subsidi BBM misalnya, Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.
“Akhir-akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel,” jelasnya.
