MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut beras merupakan salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi. Sehingga kata Sudin, ketersediaan beras harus dijaga.
“Sehingga sangat dipahami jika pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga dan pasokan beras di tingkat masyarkat,” ujar Sudin saat memimpin RDPU dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia dan Pengusaha Pedagang Beras mengenai ketersediaan gabah dan beras di penggilingan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Pada RDP tanggal 23 November lalu, Sudin menjelaskan Kementerian pertanian memaparkan stok beras di penggilingan pada Oktober minggu keempat tahun 2022 dan dari hasil konfirmasi dinas pertanian provinsi yaitu sebanyak 1,8 juta beras, serta telah dilakukan validasi di lapangan untuk kesanggupan penggilingan memasok ke Bulog selama November sampai Desember sebesar 351.370 ton yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.
“Dalam rapat yang sama, Bulog menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan TNI, Polri serta Pemprov terkait kesiapan stok di penggilingan yang hasilnya adalah kuantum beras di penggilingan jauh dibawa data yang disampaikan sehingga per tanggal 22 November stok hanya sebesar 594,856 ton,” terang Sudin.
Ia juga mengungkapkan, bahwa Komisi IV melihat terjadi kontradiksi antara data pasokan beras yang disampaikan oleh Kementan dan Perum Bulog.
Untuk itulah, kata Sudin, Komisi IV ingin mendapatkan dan menggali informasi mengenai ketersediaan stok beras di penggilingan.
“Katanya nih ya, data BPS mengatakan di penggilingan ada sekian juta ton, kemudian di pasar ada sekian juta ton, yang saya bingung di rumah tangga pun BPS tahu jumlahnya berapa, ini saya agak bingungnya satu hal apakah di rumah tangga itu merupakan surplus, kalau surplus itu kan artinya lebih,” pungkasnya.
