Visi Pemerataan Pembangunan IKN Perlu Ditopang Sektor Kelautan Perikanan

MONITOR – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim  mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya Jawa vs KTI (Kawasan Timur Indonesia), dan sekaligus pemerataan pembangunan dan kemakmuran antar wilayah secara proporsional.

Demikian dikatakan Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tahun 2022 Universitas Mulawarman, Samarinda,  Sabtu, 12 November 2022, bertema  “Pengelolaan Sektor Perikanan Dan Kelautan Berkelanjutan Dalam Mendukung IKN”.

“Pemindahan IKN juga hendaknya menjadi momentum membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru utamanya mewujudkan pemerataan di wilayah timur Indonesia sebagaimana juga tertuang dalam visi poros maritim dunia. Sehingga, perekonomian Indonesia akan lebih produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan  untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Propinsi Kaltim sebagai IKN baru adalah secara geografis, terletak hampir di tengah wilayah NKRI; bagian dari Aluar Laut Kepualauan Indonesia atau ALKI-II; bebas gunung berapi (Ring of Fire); dan memiliki kesiapan infrastruktur dan sosekbud yang lebih baik ketimbang propinsi di P. Kalimantan lainnya.

Selain itu juga yang darurat adalah menyelamatkan Pulau.Jawa (Jakarta) dari bencana ekologis dan sosial ekonomi. Saat ini masih di dominasi oleh kelompok provinsi pulau jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-1 sebesar 58,70% dan TW-2 sebesar 57 %.

Adapun ukuran sukses tidaknya pemindahan ibukota negara baru menurutnya itu diukur dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya. Jadi pemindahan IKN nantinya tidak hanya memberi dampak ekonomi terhadap Kalimantan timur melainkan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pemindahan IKN tidak hanya berdimensi di level nasional tapi juga global. Jika china punya konsep geoekonomi dan geopolitik BRI (The Belt and Road Initiative) atau jalur sutera, maka kita punya konsep poros maritim dunia.

“Nah pemindahan IKN ini menjadi momentum untuk mewujudkan itu. Membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau jawa dengan salah satunya memanfaatan potensi ekonomi maritim dan sumber daya wilayah pesisir dan lain-lain,” tandasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan konsep dan strategi pembangunan berkelanjutan masyarakat pesisir Penajam Paser Utara (PPU) dalam menyambut IKN baru berbasis industri dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan.

Menurutnya, Kabupaten PPU memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan dalam memajukan masyarakat khususnya di pesisir yakni usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut (mariculture), usaha budidaya perairan payau (tambak), usaha budidaya perairan tawar seperti keramba di sungai, KJA di danau dan bendungan, kolam air tawar, minapadi, akuarium (ikan hias), dan wadah lainnya, dan industri pengolahan hasil perikanan.

“Semua usaha diatas harus menerapkan skala ekonomi, Integrated Supply Chain Management System, teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok, dan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development),” jelas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.