Terapkan PPKM, Luhut Cerita Ancaman Covid-19 di Jawa Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan/ dok: setkab

MONITOR, Jakarta – Pemerintah tetap memberlakukan status PPKM Level untuk menghadapi badai lonjakan kasus Covid-19. Hal itu dipertegas Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali, akhir pekan lalu.

Luhut menyatakan, pemerintah terus mewaspadai dan mencermati kembali kasus Covid-19 yang menunjukkan indikasi kenaikan sehingga menyentuh angka 5.000 kasus dalam seminggu terakhir.

“Nampaknya tidak ada kata lelah bagi kami untuk kembali duduk bersama, berdiskusi dan menuntaskan kasus Covid-19 sampai level yang paling rendah,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Berkaca pada kasus dan pola Covid-19 di negara lain, Luhut pun menegaskan pemerintah terus mengamati peningkatan kasus di beberapa negara yang juga menunjukan adanya peningkatan perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan pertengahan tahun 2022.

“Namun, varian baru ini diprediksi akan tetap lebih rendah dibandingkan dengan awal tahun lalu yakni puncak varian Omicron,” tuturnya.

Berdasarkan berbagai data yang telah diamati, puncak gelombang berbagai varian baru ini diperkirakan akan terjadi pada satu hingga dua bulan kedepan.

Menurut Luhut, hal ini akan terjadi khusus untuk wilayah Jawa Bali peningkatan kasus konfirmasi harian terlihat di seluruh Provinsi Jawa dan Bali. Selain itu peningkatan angka kematian utamanya di Jawa Tengah dan DIY juga naik cukup signifikan.

Dengan terjadinya peningkatan kasus yang menyentuh angka lima ribu kasus perhari, Pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan yang lebih dalam yang disebabkan oleh varian baru ini diantaranya dengan meningkatkan kembali capaian vaksinasi booster dan terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan utamanya penggunaan masker di ruang-ruang tertutup.

“Saya menegaskan kembali bahwa Pemerintah akan terus menggunakan PPKM Level sebagai basis pengetatan kegiatan bagi masyarakat yang akan terus dilakukan evaluasinya,” tandasnya.