MEGAPOLITAN

Fraksi PDIP DPRD Depok Minta Alokasi Anggaran 2023 Fokus untuk Madrasah dan Pendidikan Agama

MONITOR, Depok – Semua fraksi di DPRD Kota Depok menyampaikan masukan melalui pandangan umum fraksi terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna, belum lama ini. Salah satu fraksi yang menyampaikan adalah fraksi PDI Perjuangan atau PDIP.

Ketua Fraksi PDIP Ikravany Hilman mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian terkait pengalokasian anggara Raperda APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu, PDIP meminta agar alokasi anggaran 2023 diutamakan untuk sejumlah item.

Pertama, untuk Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan juga meminta alokasi anggaran dalam APBD TA 2023 terutama untuk madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan,” kata Ikravany dalam keterangannya, dikutip Minggu (06/11/2022).

“Termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional,” sambungnya.

Selain meminta alokasi anggaran untuk PMI, madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, fraksi PDIP juga meminta Pemerintah (Pemkot) Kota Depok memperhatikan dan mengalokasikan anggaran APBD 2023 untuk pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, kami Fraksi PDI Perjuangan juga meminta alokasi anggaran dalam APBD TA 2023 terutama untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) provinsi dan Baznas kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Ikravany.

Recent Posts

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

5 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

5 jam yang lalu

Bantu Daerah dengan Fiskal Lemah, Legislator Dorong Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan…

6 jam yang lalu

Kemenperin Siapkan Talenta Industri 4.0 Menuju WorldSkills ASEAN 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian proaktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri sebagai fondasi…

7 jam yang lalu

Sambut Baik Moratorium SPPG Baru, Waka Komisi IX DPR Dorong Transformasi Dapur MBG Berbasis Sekolah

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi…

7 jam yang lalu

Komisi VIII DPR Dukung Aturan Tegas Blokir Konten LGBT di Media Sosial

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan respons positif dan…

9 jam yang lalu