PARLEMEN

Komisi IV DPR Dukung BPTP Banten Perbanyak Benih

MONITOR, Banten – Ditengah menghadapi ancaman Krisis pangan Global serta menjaga ketersediaan bahan pangan, Kementerian Pertanian terus melakukan langkah langkah nyata serta menyusun strategi dalam mengamankan produktivitas, dalam Kunjungan Kerjanya Komisi IV DPR RI meninjau Kesiapan BPTP dalam kerjasama penyediaan benih.

Ketua Tim dari Komisi IV DPR RI Bapak Sudin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbanyakan benih serta sarana dan prasarana pertanian. Hal itu disampaikan dalam diskusi antara Komisi IV DPR dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Kantor BPTP Banten.

Dalam peninjauan dan diskusi tersebut, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Sudin mendorong terkait keperluan dan bantuan apa saja guna mendukung peningkatan produksi serta perhatiannya komisi terkait kendala-kendala apa saja guna mendukung peningkatan benih di BPTP.

Ketua Komisi IV pun meminta Kepala BPTP banten menguraikan hal-hal terkait dengan kegiatan perbanyakan benih kerjasama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Ismatul Hidayah Kepala BPTP Banten menyampaikan untuk kerjasama perbanyakan benih Kepala BPTP Banten kerjasama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam kegiatan perbanyakan benih sebar Nutrizinc.

“Sejak tahun 2021 Varietas yang terdiri dari inpari, Ir Nutri Zinc yang diperbantukan seluas 4 setengah ha 2021 dan sudah tercapai target 7,1 ton bahkan melebihi hingga 7,3 ton,” jelas Ismatul.

Untuk diketahui, perbantukan kelas benih Pokok (Stoksit) yang terpakai dalam 5 Kabupaten yakni Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang yg terdiri dari rata- rata per Kabupaten 60 Ha. Juga termasuk 80 Ha untuk Kabupaten Tangerang dan 35 Ha Kota Serang total kurang lebih 300 Hektar. Artinya utk Provinsi Banten sudah mencukupi.

“Insya Allah sesuai bantuan 7.3 ton tersebut siap panen dalam bulan November 2022 dengan produktivitas untuk benih 4 ton,” Jelas Ismatul.

Ketua Komisi IV mengusulkan pada Direktur Jenderal Tanaman Pangan untuk memberikan bantuan 15 Ha untuk perbanyakan benih, dari semula 5 hektar, serta bantuan lantai jemur dan alat mesin.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menjelaskan Provinsi Banten termasuk berada pada posisi aman secara nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Khususnya Banten yang kami data dan kawal khususnya beras kondisinya masih cukup tersedia.

“Balai pengkajian teknologi pertanian Banten yang sangat dekat dengan ibukota Jakarta sesuai perintah Gubernur Bagaimana cadangan pangan bisa dikendalikan melalui cadangan pangan pemerintah yang disiapkan, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu provinsi yang mampu mengendalikan inflasi,” tuturnya.

“Produksi padi juga punya peran yang sangat besar dengan pengawalan yang baik dari pemerintah sehingga di Banten ini bisa mempertahankan pangan strategisnya,” tambah Suwandi.

Kepada petani Banten, Suwandi menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya seperti sampai saat ini sehingga beras masih cukup tersedia. “Kami berharap menjelang akhir tahun ini bisa dikendalikan dengan baik seperti yang sudah berjalan sehingga produksi naik dan ketahanan pangan semakin kuat,” pungkasnya.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

4 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

5 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

8 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

8 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

8 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

8 jam yang lalu