HUKUM

IPW: Polri Terbuka atas Kritik Masyarakat

MONITOR, Solo – Guna mengimplementasikan peran publik dalam meningkatkan kinerja Polri, masyarakat diminta tidak perlu takut untuk turut ambil bagian. Yakni dengan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap Institusi Polri dan melaporkan oknum-oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran.

Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso menjamin, bahwa Polri sejak kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, dimana pihaknya telah meneliti bahwa sejak 2021, serangan demi serangan kepada institusi polri diterima dengan baik sebagai kritik yang membangun.

“Soal pengawasan oleh masyarakat jangan takut, kami meneliti selama Pak Listyo menjadi Kapolri, memang ada yang tahun 2021 itu ada yang ditangkap pengkeritik, kemudian diperintahkan untuk lepas, itu biasanya oleh Kepolisian-kepolisian di wilayah, kritik sekeras apapun sekarang didengar dan diterima tanpa serangan balik,” tutur Sugeng dalam Diskusi Publik Peran Publik dalam Meningkatkan Kinerja Polri yang digelar di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo, Jumat (4/11).

Sugeng menjelaskan, justru 2022 ini terdapat kasus yang melibatkan Alvin Lim tapi bikan ditangkap oleh polisi, melainkan terkait kasus lain. Kendati Alfin Lee melontarkan kritik yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan serangan balik bagi Polisi.

“Justru ada satu orang ya Alvin Lim ditangkap tapi bukan oleh polisi, tapi oleh kasus lain, bahkan dia menyerang polisi habis-habisan, Pak Sisno Adiwinoto Ketua Purnawirawan Polri mengusulkan supaya dilakukan tindakan pelaporan oleh polisi, tapi tidak dilakukan sampai sekarang, jad artinya memang Pak Kapolri Program mendengar masyarakat itu tidak antikritik memang dijalankan,” tutur Sigit.

Pihaknya mengamini pembentukan suatu instrumen yang dapat melegitimasi tindakan Kapolri agar diikuti oleh seluruh jajarannya, dengan harapan kedepan Polri menjadi institusi yang benar-benar tidak antikritik.

“Tapi ini betul harus dibentuk dalam satu instrumen setidaknya surat perintah begitu kepada seluruh pimpipinan bahwa kritik tidak boleh dibalas dengan pelaporan pidana,” tandasnya.

Recent Posts

Warga Sipil Banyak Alami Kekerasan Oknum Aparat, DPR: Pecat dan Sanksi Pidana Agar Jera

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta aparat penegak hukum seperti TNI-Polri…

49 menit yang lalu

Kemenag Rebranding Konten Kehumasan, Fokus Kebutuhan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Setjen Kementerian Agama, Thobib Al-Asyhar,…

1 jam yang lalu

Sikap DPR Soal Masalah MBG Dinilai Upaya Cari Solusi Jawab Keresahan Publik

MONITOR, Jakarta - Langkah DPR RI yang tetap jernih dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan…

3 jam yang lalu

DPR Sebut Langkah Pemerintah Tangani 200 Penunggak Pajak Besar Sebagai Sinyal Positif Keadilan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah tegas Pemerintah…

3 jam yang lalu

Kolaborasi dengan Dewa Motor, Maxim Beri Subsidi Suku Cadang untuk Mitra Pengemudi

MONITOR, Jakarta - Perusahaan e-hailing terkemuka Maxim mengumumkan kerja sama strategis dengan Dewa Motor untuk…

5 jam yang lalu

1.182 Mahasiswa Lintas Agama Turut Serta dalam Akminas 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (AKMINAS) 2025…

6 jam yang lalu