Ilustrasi CPO kelapa sawit
MONITOR, Jakarta – Persoalan kebutuhan minyak goreng tidak lagi krusial, seperti di awal tahun 2022 lalu. Meski demikian, Anggota Komisi VI DPR Dedi Yevri Sitorus tetap meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di beberapa daerah.
Apalagi ia melihat masih tingginya permintaan akan minyak goreng ditengah kondisi menipisnya stok bahan baku. Menurutnya hal ini harus disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan.
“Nah ini tentu perlu dimitigasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga tidak ketika terjadi harga tinggi atau barang langka baru melakukan kebijakan,” ujar Dedi Yevri dalam keterangannya.
Ia mengusulkan agar Kemendag perlu melakukan pengamanan rantai pasok, identifikasi masalah dan melakukan percepatan mitigasi persoalan CPO, agar dimasa depan dapat dihindari hal-hal yang hanya mengulangi persoalan yang sudah pernah dihadapi oleh bangsa ini.
“Karena kami belum mendengar adanya skema pengamanan rantai pasok yang sistemik, serta kebijakan pengendalian harga yang lebih terukur dari Kemendag,” jelasnya.
Legislator dari Fraksi Pdi Perjuangan ini juga mendorong agar Kemendag segera melakukan proyeksi dan prognosa atas ketersediaan maupun stabilisasi harga produk turunan CPO terlebih saat ini sudah mendekati Nataru 2022 dan Ramadhan di tahun 2023.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat kompetensi dan pelindungan pekerja sebagai respons terhadap…
MONITOR, NTT - Kementerian Agama menyalurkan bantuan berupa 1.000 school kit dan 16 Temporary Learning Space…
MONITOR, Jakarta - Dalam upaya memperkuat kerja sama akademik internasional dan pemahaman lintas budaya, Universitas…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…
MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…